Page 66 - Himpunan Policy Brief: Permasalahan dan Kebijakan Agraria Pertanahan dan Tata ruang di Indonesia

Permasalahan dan Kebijakan Agraria, Pertanahan, dan Tata Ruang di Indonesia 57

Rekomendasi
Adapun saran yang dapat dikemukakan meliputi sebagai berikut: pertama, perlu
dilakukan sosialisasi terhadap peraturan pengadaan tanah sehingga masyarakat benar – benar
memahami akan hak-haknya. Kedua, perlu pendidikan dan pelatihan bagi pihak-pihak yang
terkait dan BPN. Ketiga, pelibatan BPN dan penilai tanah sejak awal rencana pembangunan.
Keempat, perhitungan gantirugi terhadap dampak yang ditimbulkan. Kelima, pelibatan
pengawas dari lembaga baik aparat penegak hukum agar dapat dilakukan pencegahan praktek

kesalahan administrasi, manipulasi dan markup.

Referensi

Asikin & Zaenal 2013, ‘Perjanjian kerjasama antara pemerintah dan swasta dalam penyediaan
infrastruktur publik’. Mimbar Hukum. Vol. 25 No. 1. Februari 2013. Yogyakarta: Fakultas
Hukum Universitas Gadjah Mada.
Abdurrahman 1994, Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan
umum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Haryati 2007, ‘Fungsi sertifikat hak atas tanah dalam menjamin kepastian hukum’, Hukum dan

Dinamika Masyarakat , Vol.5 No. 1 Oktober 2007.
Santoso, U 2015, ‘Perolehan tanah oleh pemerintah daerah yang berasal dari tanah hak milik.
Jurnal Perspektif, Vol. XX No. 1 Januari 2015. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas
Airlangga.