Page 154 - Himpunan Policy Brief: Permasalahan dan Kebijakan Agraria Pertanahan dan Tata ruang di Indonesia

Permasalahan dan Kebijakan Agraria, Pertanahan, dan Tata Ruang di Indonesia 145

serta pemanfaatannya guna perencanaan pembangunan wilayah agar dapat dilakukan dengan
sangat detail. Informasi yang terkandung dalam peta-peta tematik kadastral juga sangat
diperlukan dalam pekerjaan perencanaan itu. Apabila pihak otoritas berkehendak mengatur
ruang untuk suatu kemaslahatan, maka dapat direncanakan segala sesuatunya untuk
dipersiapkan secara dini, sehingga program pengaturan ruang tersebut akan berjalan efektif
dan efisien. Program ini tidak semata bersifat fisik belaka, tetapi program pembangunan sosial
seperti pengentasan kemiskinan pun dapat diinformasikan dengan lebih mudah melalui

informasi spasial ini.

Mencermati Peluang dan Kendala Rencana Pengembangan Kadaster Multiguna
Kota Surakarta telah menyampaikan visi daerahnya terkait perkembangan teknologi

informasi dengan mendeklarasikan diri sebagai smart city. Hal itu tentu tidak lepas dari sistem
informasi daerah yang dirancang untuk melayani masyarakatnya. Berbagai kemudahan
mengakses informasi dan pelayanan publik akan disediakan oleh otoritas daerah, dan konsep
data sharing akan dikembangkan lebih luas. Dalam konsep kota cerdas ini, kadaster multiguna
akan berpeluang besar turut membantu berbagai hal kegiatan masyarakat, terutama dalam
mengelola sumberdaya yang ada dengan efisien, serta memudahkan mereka mengakses

informasi, hingga untuk mengantisipasi kejadian yang tak terduga sebelumnya.
Berbicara peluang atau kemudahan dalam mengembangkan kadaster multiguna, Kota
Surakarta tentu mempunyai kelebihan komparatif daripada daerah lain. Peta Kadaster Kota
Surakarta ditargetkan selesai 100% tahun 2018 ini. Saat ini peta tersebut sedang digarap oleh
Kantor Pertanahan, dari kondisi bidang-bidang tanah yang kurang akurat posisinya menjadi

akurat. Tentu peta kadastral ini dipandang sebagai aset besar untuk membangun kadaster
multiguna yang dapat melayani kota sebagaimana jargon smart city yang telah dideklarasikan.
Demikian juga 7 (tujuh) macam peta tematik yang tersedia di Kantor Pertanahan akan sangat
mendukung bagi program-program perencanaan kota. Selain itu, peluang untuk
mengembangkan kadaster multiguna juga dapat ditangkap dari komputerisasi pelayanan
publik yang telah diselenggarakan oleh instansi-instansi perangkat daerah, perusahaan daerah

(BUMD), dan perusahaan nasional (BUMN). Sewaktu proposal penelitian ini disampaikan di
Kantor Bappeda Kota Surakarta, antusiasme terlihat dari pihak Bappeda. Diskusi pun
berkembang dengan sangat baik dan lancar, hingga akhirnya penelitian ini diijinkan. Bahkan
seorang pejabat Bappeda menawari tim peneliti untuk melakukan audiensi dengan Walikota di
waktu mendatang.

Hanya saja sewaktu penelitian dilakukan, sebagian data yang diperlukan belum bisa
diperoleh karena terkait kewenangan yang diatur dalam peraturan yang berlaku. Seperti data
kependudukan dan kesejahteraan keluarga (termasuk data kemiskinan) harus seijin dari
Walikota dan otoritas pengentas kemiskinan. Sangat disayangkan memang, data
kependudukan (terutama Nomor Induk Kependudukan) yang sangat diperlukan untuk
menginformasikan berbagai keperluan, seperti penguasaan tanah, belum dapat diperoleh.

Demikian pula data layanan pelanggan listrik dari PLN dan pelanggan telepon dari PT. Telkom