Page 153 - Himpunan Policy Brief: Permasalahan dan Kebijakan Agraria Pertanahan dan Tata ruang di Indonesia

144 Himpunan Policy Brief

peluang untuk membangun sebuah sistem informasi pertanahan yang handal di Indonesia.
Sistem informasi yang berbasis bidang tanah ini potensial dikembangkan menjadi kadaster
multiguna untuk melayani masyarakat luas, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Kebutuhan Informasi Data Spasial untuk Perencanaan Pembangunan dan Pelayanan
Publik
Hingga saat penelitian dilakukan tahun 2018, peta-peta kadastral yang dikelola oleh

Kantor Pertanahan Kota Surakarta belum bisa dimanfaatkan untuk keperluan selain pelayanan
pertanahan, di samping regulasi yang ada juga belum mengijinkan berbagi peta kadastral
tersebut dengan instansi lain, baik instansi pemerintah maupun swasta. Selama penelitian ini
dilaksanakan, beberapa instansi perangkat daerah telah memanfaatkan data spasial bidang

tanah untuk pelayanan publik, yaitu Kantor Pelayanan Pajak untuk menarik Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB). Hanya saja peta kadaster untuk keperluan fiskal ini sangat berbeda dengan
peta kadaster legal yang dimiliki Kantor Pertanahan. Keduanya sama-sama bisa disajikan di
atas citra satelit resolusi tinggi (CSRT), tetapi terlihat bahwa peta kadaster fiskal kurang begitu
matching dengan CSRT, dalam hal ini akurasi geometri peta kadaster fiskal kurang baik. Di
samping kedua instansi, instansi perangkat daerah yang memanfaatkan CSRT sebagai informasi

spasialnya antara lain: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), yang digunakan
untuk berbagai keperluan perencanaan dan monitoring pembangunan daerah; Dinas Pekerjaan
Umum dan Tata Ruang untuk menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota;
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) untuk mengeplot titik-titik pelanggan air bersih dan
jaringan pipa. Perusahaan Nasional seperti Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan PT. Telkom

juga telah memanfaatkan CSRT untuk menginformasikan layanan pelanggan dengan
mengeplot posisi titik-titik pelanggan dan jaringan kabel di atas media tersebut.
Selain Kantor Pelayanan Pajak Daerah, instansi-instansi perangkat daerah di atas hanya
menyajikan posisi titik-titik pelanggannya di atas CSRT tanpa informasi spasial bidang tanah
pemilikan. Sebuah pernyataan disampaikan oleh PDAM, bahwa sebenarnya PDAM sangat
berkepentingan dengan data spasial bidang tanah untuk menyajikan data pelanggan secara

keruangan. Satuan bidang tanah sebenarnya diacu oleh PDAM, sehingga pekerjaan
perencanaan dan pengembangan serta monitoring akan mudah dilakukan. Peta kadaster skala
besar dengan akurasi yang memadai dan pemetaan berbagai jaringan fasilitas kota, seperti
jaringan kabel telekomunikasi dan jaringan kabel listrik bawah tanah juga diperlukan oleh
PDAM. Informasi spasial ini akan sangat bermanfaat untuk merencanakan dan memasang pipa

pelayanan air bersih PDAM. Acapkali walau pun telah melihat peta jaringan kabel yang ada,
penggalian tanah yang dilakukan untuk memasang pipa air bersih ternyata di beberapa titik
dijumpai banyak kabel instalasi. Hal ini karena kurang komplitnya data yang diperoleh.
Alangkah bagusnya di masa mendatang informasi berbagai jaringan bawah tanah ini disajikan
secara terintegrasi pada satu peta sehingga informasi dapat diperoleh secara komprehensif.
Kota Surakarta yang telah sangat maju membutuhkan peta kadastral skala besar beserta

tematiknya yang menyajikan bidang-bidang tanah kepemilikan/penguasaan dan penggunaan