Page 155 - Himpunan Policy Brief: Permasalahan dan Kebijakan Agraria Pertanahan dan Tata ruang di Indonesia

146 Himpunan Policy Brief

belum dapat diperoleh karena perijinannya harus sampai kepada Kementerian BUMN. Walau
pun demikian, beberapa instansi seperti PDAM bersedia memberikan data pelanggan air bersih
beserta informasi spasialnya. Data pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) beserta
informasi spasial bidang tanah yang dipungut PBB juga dapat diperoleh, walau pun peta
berbasis persil tersebut kurang akurat bentuk dan luasannya.
Menggunakan data yang diperoleh dari berbagai instansi di atas, purwarupa Kadaster
Multiguna mencoba dibangun dengan perangkat Local Area Network (LAN) milik STPN.

Penggunaan LAN ini hanya untuk mengujicoba sistem dan merupakan cara aman agar data
tidak diakses pihak luar sebagaimana kalau menggunakan jaringan internet. Secara simulasi,
sebuah server disiapkan untuk melayani perencana pembangunan dan beberapa pelayanan
publik, seperti pelayanan pertanahan, air bersih PDAM, pelayanan PBB, dan lain-lain. Pada

pertengahan Oktober 2018 ini, perangkat tersebut baru dipersiapkan. Ada pun berbagai data
atribut bidang tanah yang diperoleh dari berbagai instansi di atas baru disusun atas field-field
dalam tabulasi data. Diharapkan 2 bulan ke depan purwarupa Kadaster Multiguna ini dapat
diuji oleh berbagai pihak pengguna. Pengujiannya mula-mula secara simulatif oleh internal
STPN, dan akhirnya akan diuji dan dimintakan masukan kepada para pemangku kepentingan
di Kota Surakarta.

Rekomendasi
1. Hendaknya akurasi pengukuran bidang tanah tetap dijamin dalam pekerjaan pendaftaran
tanah, termasuk PTSL, sehingga hasil ukuran bidang tanah dapat diandalkan dalam
membangun Kadaster Multiguna dan dapat dijadikan acuan dalam menentukan nilai pajak

tanah dan bea/pungutan lainnya.
2. Dalam memetakan bidang-bidang tanah, BPN harus mengacu pada referensi yang sama
dengan One Map Policy, yaitu SRGI 2013. Demikian pula Peta Dasar yang digunakan harus
bereferensi pada SRGI 2013. Hal ini untuk menjaga agar informasi spasial antar instansi bisa
sinkron (tidak gap atau overlap). Demikian pula instansi-instasi yang lain harus secara
konsisten mengacu pada SRGI 2013 dalam membuat peta.

3. Mengingat nilai potensial peta kadaster beserta atribut bidang-bidang tanahnya untuk
keperluan perencanaan kota/daerah dan menunjang berbagai keperluan pelayanan publik,
maka regulasi untuk saling berbagi data dan informasi spasial dan testual perlu
dikembangkan. Termasuk dalam berbagi data/informasi ini, perlu diatur siapa yang
bertindak sebagai walidata.

Referensi
Dale, PF and McLaughlin, JD 1988, Land Information management: An introduction with special
reference to cadastral problems in third world countries, Clarendon Press, Oxford.
Larsson, G 1991, Land registration and cadastral systems: Tools for land information and

management, Reprinted 1996, Longman Group, UK.