Page 645 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia

Masalah Agraria

memperoleh ijin, maka Jaksa pada Pengadilan Negeri yang
daerah hukumnya meliputi daerah kabupaten, dalam mana
terletak barang tetap yang bersangkutan dengan segera me-
mintakan fatwa Bupati Kabupaten yang tersebut.
2 . Bupati untuk menyiapkan fatwanya mengadakan pemerik-
saan, dalam mana antara lain-lain diperhatikan faktor-faktor
politik dan ekonomis yang mempunyai pengaruh atas tran-
saksi yang bersangkutan.
3 . Jika Jaksa tidak bersesuaian paham dengan fatwa itu, maka
surat-surat yang bersangkutan dikirimkannya langsung ke-
pada Kami, dalam mana Kamilah yang akan memutuskan
apakah ijin itu dapat atau tidaknya diberikan.
4 . Jaksa memberitahukan keputusannya dengan membubuhi
pernyataan “diijinkan” dengan memberi tanggal dan ditan-
datangani olehnya pada surat permohonan rangkap tiga itu,
selanjutnya sehelai surat permohonan itu dikirimkannya
kembali kepada si pemohon dan sehelai disampaikannya ke-
pada Kami.
5. Jaksa mendaftarkan surat-surat permohonan yang diterima-
nya itu dengan mencatatkan dalam daftar itu: isi ringkas per-
mohonan itu, tanggal penerimaan fatwa, tanggal fatwa di-
minta dari Bupati, tanggal penerimaan fatwa itu, isi kesim-
pulan fatwa itu, keputusan jaksa dan tanggalnya serta tanggal
pengembalian dan pengiriman surat-surat yang bersangkutan
kepada si pemohon dan kepada Kami.

Pasal 2
1 . Jika diadakan lelang, baikpun lelang atas kemauan sendiri
maupun lelang karena menjalankan keputusan hakim, maka
ijin yang diperlukan itu baru dapat dimintakan setelah selesai
lelang itu.
2 . Jika ijin yang dimaksud tidak diperkenankan kepada orang
yang pada lelang itu paling tinggi tawarannya dan kepada
siapa tertunda barang yang terlelang itu, maka ijin itu dapat
diminta oleh orang berikut yang tawarannya pada lelang itu
paling mendekati tawaran yang tertinggi itu dan jika kepa-
danya tiada diperkenankan ijin itu, maka oleh orang berikut-

624