Page 647 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia
P. 647
Masalah Agraria
Lampiran : XXVId
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I.
Nr. 211. TANAH. BARANG TETAP. UNDANG-UNDANG DARU-
RAT Nr. 1 TAHUN 1952. PELAKSANAAN. TAMBAHAN
Keputusdan Menteri Kehakiman tentang instruksi tambahan
mengenai pelaksanaan Undang-undang Darurat Nr. 1 tahun
1952, tentang pemindahan dan pemakaian tanah-tanah dan
barang-barang tetap lainnya yang mempunyai titel menu-
rut hukum Eropa.
Keputusan Menteri Kehakiman
Tanggal 22 Februari 1952
No. J. A. 10/9/5
MENTERI KEHAKIMAN:
Menimbang : bahwa untuk kesempurnaan pelaksanaan Undang-
undang Darurat Nr. 1 tahun 1952 tentang pemindahan hak
pemakaian tanah-tanah dan barang-barang tetap lainnya yang
mempunyai titel menurut hukum Eropa, perlu ditunjukkan bagi
tempat-tempat di luar daerah kabupaten lain-lain pembesar
untuk melakukan kewajiban-kewajiban seperti yang dimaksud
dalam pasal 1 dan pasal 5 ayat 2, tentang keputusan Menteri
Kehakiman tanggal 7 Januari 1952 Nr. J.S. 5/1/19;
Mengingat : Lembaran-lembaran-Negara 1952 No. 1 dan
Tambahan Lembaan Negara 1952 Nr 183.
Mendengar : Menteri Dalam Negeri;
Memperhatikan : Surat Menteri Agraria tanggal 29 Januari
1952 Nr. 591/KA-52;
MEMUTUSKAN :
Pertama :
Menetapkan Instruksi Tambahan sebagai berikut: bagi tempat-
tempat dalam lingkungan daerah Hukum Pengadilan Negeri, di
mana tidak ada berkedudukan seorang Bupati, maka tugas Bupati
sebagai tersebut dalam keputusan Menteri Kehakiman tanggal
7 Januari 1952 Nr. J.S. 5/1/19 dilakukan:
626
