Page 651 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia

Masalah Agraria

Lampiran : XXVIIb

SALINAN dari Daftar Ketetapan-ketetapan Gubernur Propinsi
Sumatera Utara
No. 36/K/Agr. MEDAN, 28 SEPTEMBER 1951

GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA
Menimbang:
a. bahwa untuk memenuhi bunyi Keputusan Menteri Dalam
Negeri tanggal 28 Juni 1951 No Agr. 12/5/14 perlu diadakan
penghunjukan dari tanah-tanah negeri yang sekarang
dikuasai dengan hak konsesi oleh perusahaan-perusahaan
perkebunan tembakau di Sumatera Timur:
b. seluas maksimum 125.000 ha, yang akan dibenarkan
pemakaiannya dengan hak benda, untuk waktu paling 30
tahun dan dengan syarat-syarat lain yang akan ditetapkan
oleh Pemerintah di kemudian hari;
c. selebihnya dari 125.000 ha, seperti dimaksud sub a. yang
oleh perusahaan perkebunan tembakau akan diserahkan
kembali kepada Negeri ;
Memperhatikan :
usul-usul dan anjuran-anjuran komisi Agraria Sumatera Timur,
yang dibentuk dengan Surat Ketetapan kita tanggal 15 Agustus
1951 No. 26/K/Agr. ;
Mengingat :
kata sepakat yang tercapai dengan Deli Planters Vereeniging pada
pertemuan tanggal 24 September 1951 di kantor kita.

MEMUTUSKAN
KESATU : Menghunjuk tanah-tanah untuk keperluan perusahaan
perkebunan tembakau di Sumatera Timur yang bergabung
pada Deli Planters Vereeniging di Medan, seluas maksimum
125.000 ha, di mana termasuk sebagian tanaman berumur
panjang (overjarige cultures), yang akan dibenarkan, pema-
kaiannya dengan hak benda menurut Undang-undang,

630