Page 649 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia

Masalah Agraria

Lampiran : XXVIIa

KUTIPAN dari buku daftar surat-surat putusan Menteri Dalam
Negeri. No. Agr. 12/5/14.
Jakarta, 28 JUNI 1951

MENTERI DALAM NEGERI

Menimbang :
a. bahwa untuk mencegah, setidak-tidaknya mengurangi ber-
langsungnya pengambilan tanah perusahaan perkebunan di
daerah Sumatera Timur, propinsi Sumatera Utara, oleh orang-
orang yang tidak berhak dengan cara tidak teratur, perlu dise-
diakan dalam waktu yang singkat tanah-tanah yang cukup
luas untuk dibagi-bagikan secara adil dan rasionil kepada orang-
orang terutama kepada petani-petani yang menghayatinya;
b. bahwa dalam bulan September 1950 oleh Acting Gubernur
Sumatera Utara sebagai wakil Pemerintah Pusat Republik In-
donesia, dan Pengurus Deli Planters Vereeniging sebagai wakil
dari Perusahaan-perusahaan perkebunan tembakau di Suma-
tera Timur telah diadakan suatu persetujuan prinsip bahwa
Pemerintah RI bersedia mengganti hak konsesi dengan suatu
hak benda atas tanah yang luasnya tidak melebihi 125.000
ha untuk paling lama 30 tahun, sedang pihak DPV bersedia
mengembalikan semua tanah-tanah selebihnya kepada Negeri;
Menimbang pula:
bahwa penyelesaian reorganisasi pemakaian tanah oleh perusa-
haan-perusahaan perkebunan di daerah Sumatera Timur secara
integral, yang akan diselenggarakan dengan suatu undang-un-
dang akan makan waktu agak panjang, sehingga sebelum terben-
tuk dan mulai berlakunya undang-undang tersebut perlu diambil
tindakan sementara.
Mengingat :
Surat Acting Gubernur Sumatera Utara tertanggal 19–9–1950 No.
291/2/PSU dan surat kami tertanggal 9-10-1951 No. H 4/10/6.

628