Page 14 - Pengantar Hukum Tata Negara
P. 14

Pengantar Hukum Tata Negara  3


                  Dengan  perubahan  UUD 1945 tersebut, berimplikasi terhadap
              hukum  tata  negara  karena  hukum  tata  negara  sebagai salah  satu
              cabang ilmu hukum mempuyai sumber hukum utama yaitu Undang-
              Undang Dasar, begitu  juga  dengan  dinamika  perubahan  struktur
              politik  negara  sangat  berpegaruh  terhadap  hukum  tata  negara.
              Perubahan-perubahan   ketatanegaraan  tersebut  perlu  pengkajian
              yang lebih luas dan mendalam sehingga tercipta pemahaman yang

              utuh  dan  komprehensif  tentang hukum  tata  negara  yang berlaku
              saat sekarang ini.


              B.  Ruang Lingkup Pembahasan

                  Buku  hukum  tata  negara  dimaksudkan  untuk  bahan  bacaan
              mahasiswa  Sekolah  Tinggi Pertanahan  Nasional (STPN)  dan  tidak
              tertutup  kemungkinan  untuk  bahan  bacaan  mahasiswa  perguruan
              tinggi lainnya  serta  masyarakat  umum  yang berminat  mendalami

              kajian hukum tata negara.
                  Buku  ini sifatnya  pengantar  berarti masih  bersifat  umum  dan
              belum menyentuh hal-hal yang subtantif atau pokok-pokok hukum
              tata  negara, karena  buku  ini diniatkan  untuk  buku  teks/bahan

              ajar  mahasiswa  di Sekolah  Tinggi Pertanahan  Nasional (STPN).
              Adanya  pengabungan  matakuliah  hukum  tata  negara  dan  hukum
              adminstrasi negara  di STPN dan  hanya  terdiri dari 3 SKS. Hal ini
              dapat dimaklumi karena STPN bukan Program Studi hukum, fokus
              pendidikan  di STPN adalah  Pertanahan/Agraria, dengan  kajian



              interdisiplin       Ilmu Geogr  Ilmu Geo
              Adminstrasi dan  Ilmu  Hukum. Dalam  aspek  ilmu  hukum, STPN
              juga  mempelajari matakuliah  hukum  seperti adanya  matakuliah
              Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia, Hukum

              Tata  Negara  dan  Hukum  Adminstrasi Negara, Hukum   Perdata,
              Hukum   Acara  Perdata, Peradilan  Tata  Usaha  Negara, Hukum
              Agraria, Hukum   Waris, Perbandingan  Hukum    Tanah, Hukum
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19