Page 19 - Pengantar Hukum Tata Negara

8 Dian Aries Mujiburohman

Perkataan “Hukum Tata Negara” berasal dari perkataan
“Hukum”, “Tata”, “Negara” yang di dalamnya membahas urusan
penataan negara. Tata yang terkait dengan kata “tertib” adalah order
yang biasa juga di terjemahkan sebagai “tata tertib” dengan kata
lain ilmu hukum tata negara merupakan cabang ilmu hukum yang
membahas mengenai tatanan struktur kenegaraan, mekanisme
hubungan antar struktur-struktur organ atau struktur kenegaraan,

serta mekanisme hubungan antar struktur negara, serta mekanisme
antara struktur negara dengan warga negara. 8

B. Defenisi Hukum Tata Negara

Diantara para ahli hukum, terdapat perbedaan pendapat tentang
defenisi hukum tata negara, hal ini disebabkan beberapa faktor,
faktor perbedaan pandangan di antara para ahli hukum, faktor

lingkungan dan sistem hukum y mereka Berikut deinisi-

hukum tata negara menurut beberapa ahli.

1. L.J Van Apeldoorn
Van Apeldoorn mengunakan istilah hukum tata negara dengan
istilah hukum negara. hukum negara dipakai dalam arti luas dan arti
sempit, hukum negara dalam arti luas meliputi hukum administrasi
sedangkan hukum negara dalam arti sempit menunjukan orang-
orang yang memegang kekuasaan pemerintah dan batas-batas
kekuasaanya. Untuk membedakan dari hukum adminstratif, hukum
negara disebut juga hukum konstitusionil (droit constitutionel,
verfassungsreht) karena ia mengatur konstitusi atau tatanan negara. 9

8 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata negara, Cet. Pertama,
(Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Keseketariatan Mahkamah Konstitusi
RI, 2006), hlm. 18.
9 L.J. Van Apeldorn, Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Recht.
diterjemahkan oleh Oetarid Sadino, Pengantar Ilmu Hukum, Cet.
ketigapuluh. (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), hlm. 292.