Page 24 - Pengantar Hukum Tata Negara

Pengantar Hukum Tata Negara 13

hukum tata negara. Sedangkan dalam jilid II membahas mengenai;
(i) pendahuluan, (ii) organ dan fungsi kekuasaan negara, (iii) hak
asasi manusia dan masalah kewarganegaraan, (iv) partai politik dan
pemilihan umum

Bukunya J.H.A. Logemann yang berjudul “Over de Theorie van
Een Stelling Staatsrecht, yang diterjemahan oleh Makkatutu dan
J.C. Pangkerego, Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif,
yang diterbitkan oleh Ichtiar Baru Van Hoeve, tanpa tahun, berisi
tiga bagian, yaitu; (1) hukum positif, (2) hukum tata negara positif,
(3) sistem formil hukum tata negara positif. dalam bagian kedua
tentang hukum tata negara positif membahas mengenai; (i) hukum

tata negara, (ii) kesistematisan hukum tata negara, (iii) bentuk
penjelmaan sosial negara, (iv) negara dalam hukum positif, (v)
hukum tata negara dalam arti sempit, (vi) hukum administrasi, (vii)
tipe-tipe negara. sedangkan bagian ketiga tentang sistem formil
hukum tata negara positif membahas mengenai; (i) jabatan sebagai
pribadi, (ii) batas-batas jabatan, (iii) lahir dan lenyapnya jabatan,
(iv) cara menempati jabatan, (v) jabatan dan pemangku jabatan:
perwakilan, (vi) jabatan dan pemangku jabatan, hubungan dinas
jabatan negara, (vii) jabatan majemuk, (viii) kelompok jabatan, (ix)

lingkungan jabatan, (x) wewenang jabatan, (xi) pegangan waktu,
(xii) pegangan ruang dan pegangan pribadi, (xiii) perbandingan
kekuasaan.

D. Hubungan Hukum Tata Negara Dengan Ilmu-Ilmu
Kenegaraan

Pembahasan mengenai hukum tata negara tidak akan bisa
dilepaskan dari berbagai bidang ilmu lainnya yang terkait dengan
organisasi negara, kekuasaan, dan penyelenggaraan pemerintahan,
khususnyan negara sebagai objek kajiannya.