Page 25 - Pengantar Hukum Tata Negara

14 Dian Aries Mujiburohman

1. Hubungan Hukum Tata Negara dengan Ilmu Negara
R. Kranenburg mengemukakan bahwa ilmu negara menyelidiki
timbul, sifat dan wujud suatu negara. 19 Menurut Moh Kusnardi
dan Harmaily Ibrahim, ilmu negara berkedudukan sebagai ilmu

pengetahuan pengantar untuk mempelajari hukum tata negara yang
berlaku di Indonesia sebagai hukum positif. Dalam mempelajari
ilmu negara tidak dapat di pergunakan secara langsung di dalam
praktek, karena ilmu negara mempelajari negara dalam pengertian
yang abstrak atau bersifat teoritis, ilmu negara mempelajari
teori-teori, pengertian-pengertian pokok dan sendi-sendi pokok
mengenai negara. berbeda dengan mempelajari hukum tata negara

dapat di pergunakan langsung karena sifatnya yang praktis. Misalnya
dalam menjalankan keputusan-keputusan, ilmu negara tidak
mementingkan bagaimana cara hukum itu harus dilaksanakan,
karena ilmu negara bersifat teoritis, sedangkan hukum tata negara
langsung dapat dipergunakan dalam praktek, karena sifatnya yang
praktis. 20

2. Hubungan Hukum Tata Negara dengan Ilmu Politik
J. Barent mengemukakan bahwa hubungan antara hukum
tata negara dengan ilmu politik bahwa hukum tata negara ibarat
sebagai kerangka manusia, sedangkan ilmu politik diibaratkan
sebagai daging yang membalut kerangka tersebut. 21 Sebagaimana

telah dikemukakan bahwa hukum tata negara merupakan hukum
yang mengatur organisasi negara dan lembaga-lembaga negara,
sedangkan salah satu pengertian dari ilmu politik adalah bahwa ilmu

19 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Ilmu Negara dan Politik, cet. 2,
(Bandung: PT Eresco, 1981), hlm. 1.
20 Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Op.Cit, hlm. 32-33.
21 Ibid, hlm. 33.