Page 30 - Pengantar Hukum Tata Negara
P. 30

Pengantar Hukum Tata Negara  19


              dibicarakan secara terpisah yang hanya sebagai monographi. Ia baru
              menjadi sistematika, jika bagian-bagian di dalamnya diletakkan pada
              tempatnya yang tepat. Dengan demikian, hukum administrasi negara
              tidak  lagi merupakan  suatu  kumpulan  monographi-monographi,
              melainkan  merupakan  sistematika  yang menghubungkan  bagian
              satu  dengan  bagian  yang lainnya, yang masing-masing bagian  itu
              diletakkan  dalam  tempatnya  yang tepat. Arti sistematika  di sini

              adalah waar de delen zijn juiste plaats vindt. Sebenarnya, Logemann
              juga mempunyai pendirian yang sama dengan Stellinga. Di samping
              itu, juga terdapat hukum administrasi negara yang berlaku bagi para
              individu dalam masyarakat yang diperintah oleh negara.

                  Sarjana lain yang tidak membedakan antara hukum tata negara
              dan  hukum  administrasi negara  secara  tajam  di antaranya  adalah
              Kranenburg, van  der  Pot, dan  Vegting. Kranenburg berpendapat
              bahwa pembedaan antara kedua cabang ilmu pengetahuan itu secara
              tajam, baik karena isinya ataupun karena wataknya yang berlainan,
              merupakan sesuatu yang tidak riil. Perbedaan itu disebabkan oleh
              pengaruh ajaran organis mengenai negara (organischestaats theorie)
              yang timbul dalam  ilmu  pengetahuan  medis  yang membedakan
              antara  anatomie  dan  psikologi. Sistematika  yang diambil dengan

              analogi kedua ilmu pengetahuan medis itu sama sekali tidak tepat
              karena  obyek  keduanya  memang tidak  sama. Perbedaan  antara
              hukum   tata  negara  dan  hukum  administrasi negara  itu  tidaklah
              bersifat  fundamental dan  hubungan   antara  keduanya  dapat
              disamakan  dengan  hubungan  antara  hukum  perdata  dan  hukum
              dagang. Jika keduanya dipisahkan, maka hal itu semata-mata karena
              kebutuhan  akan  pembagian  kerja  yang secara  praktis  diperlukan

              sebagai akibat  pesatnya  perkembangan  hukum  korporatif  dari
              masyarakat hukum teritorial. Di samping itu, materi yang diajarkan
              dalam  pendidikan  hukum  memang perlu  dibagi sehingga  mudah
              untuk  dipelajari. Hukum  tata  negara  dibagi meliputi susunan,
   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35