Page 33 - Pengantar Hukum Tata Negara

22 Dian Aries Mujiburohman

hukum, yaitu: (1) Pancasila, sumber dari segala sumber hukum; (2)
Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945; (3) Dekrit Prseiden 5 Juli
1959; (4) Undang-Undang Dasar; (5) Surat Perintah 11 Maret 1966. 30
Pengertian sumber hukum berdasarkan Pasal 1 Ketetapan

MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan
Peraturan Perundang-Undangan adalah sebagai berikut:
1) Sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk
penyusunan peraturan perundang-undangan;

2) Sumber hukum terdiri atas sumber hukum tertulis dan sumber
hukum tidak tertulis;
3) Sumber hukum dasar nasional adalah: (i) Pancasila sebagaimana
yang tertulis dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu Ketuhanan
Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan
Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat
Kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta
dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat
Indonesia, dan (ii) batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam bahasa Inggris sumber hukum disebut source of law. Kata
sumber hukum sering digunakan dalam beberapa arti, tergantung
dari sudut mana orang melihatnya, pelajaran hukum juga dipelajari
oleh para ahli ekonomi, sejarah, sosiologi, kemasyarakatan,

antr ilsafat dan ilmu lainy Begitu juga

pengertian sumber hukum dapat ditinjau dari beberapa ilmu sosial
tersebut di atas, hal ini yang menyebabkan pengertian sumber
hukum mempunyai beberapa arti.
Van Apeldoorn membedakan empat macam sumber hukum
yaitu: (1) sumber hukum dalam arti historis. Ahli sejarah memakai
sumber hukum dalam 2 (dua) arti: pertama, dalam arti sumber

30 Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 ini tidak berlaku lagi, sebagai
gantinya dikeluarkan Ketetapan MPR No.III/MPR/2000.