Page 37 - Pengantar Hukum Tata Negara

26 Dian Aries Mujiburohman

sumber hukum formal, yaitu menjadi determinan formil membentuk
hukum (formele determinanten van de rechtsvorming), menentukan
berlakunya dari hukum. Sumber-sumber hukum yang formil
adalah: undang-undang, kebiasaan dan adat yang dipertahankan
dalam keputusan dari yang berkuasa dalam masyarakat, traktat,
40
yurisprudensi, dan pendapat ahli hukum yang terkenal (doktrina).

C. Sumber Hukum Tata Negara

Sumber hukum tata negara dalam arti materiil adalah Pancasila
sebagai sumber dari segala sumber hukum, pandangan hidup,
kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang meliputi
suasana jiwa, watak bangsa Indonesia.

Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber
hukum negara harus sesuai dengan pembukaan UUD 1945 yang
menempatkan sebagai dasar idiologi negara serta sebagi dasar
falsafah bangsa dan negara sehingg setiap materi muatan peraturan
perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai
yang terkandung dalam Pancasila. Penempatan Pancasila sebagai
staatsfundamentalnorm yang berupa norma dasar bernegara atau

sumber dari segala sumber hukum, berarti menempatkan Pancasila
di atas undang-undang dasar. Jika demikian, Pancasila tidak termasuk
dalam pengertian konstitusi, karena berada di atas konstitusi.
Sumber hukum tata negara dalam arti formil adalah segala
peraturan hukum tertulis mapun tidak tertulis (misalnya konvensi).
Sumber hukum dalam arti formil adalah: (i) undang-undang
dasar dan peraturan perundang-undangan, (ii) yurisprudensi,

(iii) konvensi ketatanegaraan, (iv) traktat, (v) doktrin. selanjutnya
sumber hukum dalam arti formil akan di jelaskan dibawah ini.

40 E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, Pengantar Dalam Hukum
Indonesia, Cetakan Kesebelas, (Jakarta: Sinar Harapan, 1989), hlm. 84-
85.