Page 36 - Pengantar Hukum Tata Negara
P. 36

Pengantar Hukum Tata Negara  25


              suatu  peraturan  memperoleh  kekuatan  hukum. Berkaitan  dengan
              bentuk  atau  cara  yang menyebabkan  peraturan  hukum  formal
              berlaku. 35  Dengan  demikian  sumber  hukum  formal merupakan
              pemberian bentuk pernyataan bahwa sumber hukum materiil bisa
              berlaku. Ini berarti bahwa sumber hukum materiil bisa berlaku jika
              sudah diberi bentuk atau dinyatakan berlaku hukum formal. 36

                  Sumber hukum dalam arti materiil adalah sumber hukum yang
                                    37
              menentukan isi hukum.  Bagi sarjana hukum yang penting adalah
              sumber  hukum  dalam  arti formil. Baru  kemudian  jika  dianggap
              perlu asal-usul hukum maka diperlukan sumber hukum dalam arti
              materiil.  Sumber hukum materiil adalah faktor-faktor masyarakat
                      38
              yang mempengaruhi pembentukan      hukum  (pengaruh  terhadap
              pembuat  undang-undang, pengaruh   terhadap  keputusan  hakim,
              dan sebaganya) atau faktor-faktor yang ikut mempenagaruhi materi
              (isi) dari aturan-aturan  hukum, atau  tempat  darimana  hukum  itu
              diambil. 39
                  Menurut  Zevenbergen  sumber   hukum   merupakan  sumber

              terjadinya  hukum. Pada   hakekatnya   sumber  hukum    secara
              konvensional dapat  dibagi menjadi sumber  hukum  materiil dan
              sumber  hukum  formal. Menurut  Utrecht  sumber  hukum  materiil
              yaitu  perasaan  hukum  (keyakinan  hukum) individu  dan  pendapat
              umum    (public  opinion) yang menjadi determinan     materiil
              membentuk    hukum, menentukan    isi dari hukum, sedangkan



              35  Ibid, hlm. 77.
              36  SF. Marbun dan Moh. Mahfud MD, Pokok-Pokok Hukum Adminstrasi
                  Negara, Cetakan Ketiga, (Yogyakarta: Liberty, 2004), hlm. 23.

              37  Moh.Kusnardi dan Haimaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara
                  Indonesia,  Cet. Kelima, (Jakarta: Pusat  Studi Hukum  Tata  Negara
                  Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1983), hlm. 45.
              38  Ibid
              39  Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Cetakan Kedua, (Yogyakarta:
                  Universitas Islam Negeri Press, 2003), hlm. 42.
   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41