Page 38 - Pengantar Hukum Tata Negara

Pengantar Hukum Tata Negara 27

1. Undang-Undang Dasar dan Peraturan Perundang-
Undangan

Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan, diatur jenis dan hierarki peraturan
perundang-undangan setelah UUD 1945 adalah Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat (Ketetapan MPR), UU/Peraturan
Pemerintah Pengganti UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan

Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota

a) UUD 1945
Undang-Undang Dasar 1945 adalah konstitusi negara Indonesia
yang untuk pertama kalinya ditetapkan oleh para pendiri negara

pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai hukum dasar, UUD 1945
bukan hanya merupakan dokumen hukum tetapi juga mengandung
aspek lain seperti pandangan hidup, cita-cita, dan falsafah yang
merupakan nilai-nilai luhur bangsa dan menjadi landasan dalam
penyelenggaraan negara. Sebagai sumber hukum tertinggi,
undang-undang dasar menjadi panduan dalam penyelenggaraan
pemerintahan negara dan kehidupan berbangsa, serta pedoman

dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di bawahnya.
UUD 1945 memuat hukum dasar negara merupakan sumber
hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah
UUD 1945. UUD 1945 sebagai sumber hukum bisa dilihat dalam Pasal 16
yang berbunyi: “Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang
bertugas memberikan nasehat dan pertimbangan kepada Presiden

yang selanjutnya diatur dalam undang-undang”. Juga dalam Pasal
19 ayat (2) yang berbunyi Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur
dengan undang-undang. Penunjukan diatur dengan undang-undang
menandakan UUD 1945 menjadi sumber hukum peraturan perundang-
undangan dibawahnya, peraturan perundang-undangan yang lebih
rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.