Page 39 - Pengantar Hukum Tata Negara

28 Dian Aries Mujiburohman

Perundang-undangan adalah sah apabila dibuat oleh lembaga
atau otoritas yang berwenang membentuknya dan berdasarkan
norma yang lebih tinggi, karena perundang-undangan susunannya
berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis membentuk suatu hierarki.
Berdasarkan teori mengenai jenjang norma hukum dikemukakan
oleh Hans Kelsen yaitu stufentheorie, yang menyebutkan bahwa
norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis

dalam suatu hierarki, dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku,
bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang
lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih
tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang
disebut norma dasar (grundnorm). 41

UUD 1945 sebagai sumber hukum peraturan dibawahnya, dibuat
dan diubah/amandemen oleh lembaga yang mempuyai otoritas yang
berwenang, perubahan UUD 1945 dilakukan oleh MPR sesuai dengan
kewenangannya yang diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 37 Undang-Undang
Dasar 1945. Dalam Pasal 3 dan Pasal 37 UUD 1945 sebelum amandemen,
berbunyi: Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-
Undang Dasar dan garis-garis besar daripada haluan negara. Dan Pasal 37
ayat (1) Untuk mengubah Undang-Undang Dasar sekurang-kurangnya

2/3 daripada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat harus
hadir; Pasal 37 ayat (2), Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-
kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota yang hadir.
MPR melakukan perubahan UUD 1945 dengan berpedoman pada

ketentuan Pasal 37 UUD 1945 yang mengatur prosedur perubahan
UUD 1945. Dalam UUD 1945 setelah amandemen, ketentuan Pasal 3
dan Pasal 37 diubah menjadi:

41 Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-Undangan: Jenis,
Fungsi, dan Materi Muatan, (Yogyakarta: Kanisius, 2010), hlm. 41. Lihat
juga Jimly Asshiddiqie, dan M. Ali Safaat, Teori Hans Kelsen Tentang
Hukum, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah
Konstitusi RI, 2006).