Page 44 - Pengantar Hukum Tata Negara

Pengantar Hukum Tata Negara 33

untuk disahkan menjadi undang-undang. Rancangan Undang-
Undang disahkan oleh Presiden dengan membubuhkan tanda tangan
dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak
Rancangan Undang-Undang tersebut disetujui bersama oleh DPR
dan Presiden. Dalam setiap undang-undang harus dicantumkan
batas waktu penetapan Peraturan Pemerintah dan peraturan lainnya
sebagai pelaksanaan undang-undang tersebut.

Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang diatur dalam
Pasal 22 UUD 1945. Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa,
Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai
pengganti undang-undang. Perpu harus mendapat persetujuan DPR

dalam persidangan yang berikut. Jika tidak mendapat persetujuan,
maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.
Istilah hal ikwal kegentingan memaksa, tidak bisa di indentikan
dengan pengertian “keadaan bahaya” menurut ketentuan Pasal
12 UUD 1945. Keadaan darurat atau kegentingan memaksa adalah
keadaaan yang ditafsirkan secara subjektif dari sudut pandang

Presiden/Pemerintah, karena: (i) Pemerintah sangat membutuhkan
suatu undang-undang untuk tempat menuangkan sesuatu kebijakan
yang sangat penting dan mendesak bagi negara; (ii) waktu atau
kesempatan yang tersedia untuk mendapatkan persetujuan DPR
tidak mencukupi sebagaimana mestinya. 44

Materi muatan Perpu sama dengan materi muatan undang-
undang dan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
dilaksanakan melalui mekanisme yang sama dengan pembahasan
Rancangan undang-undang. karena Perpu adalah derajatnya sama
dengan undang-undang, hanya syarat pembentukanya yang berbeda.

44 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, (Jakarta: Raja
Graindo Persada, 2013), hlm. 169.