Page 45 - Pengantar Hukum Tata Negara

34 Dian Aries Mujiburohman

d) Peraturan Pemerintah
Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 menyatakan Presiden menetapkan
peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang
sebagaimana mestinya. Dalam hal tidak ada ketentuan perintah

undang-undang, presiden dapat mengaturnya dalam peraturan
presiden.
Peraturan Pemerintah adalah peraturan perundang-undangan
yang bersifat “administratiefrehtelijk”, karena tidak boleh mengatur

atau menciptakan kaidah ketatanegaraan. Peraturan Pemerintah
tidak boleh menciptakan suatu bandan atau wewenang kecuali yang
45
diatur dalam undang-undang.
Perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah dilakukan
dalam suatu program penyusunan Peraturan Pemerintah.
Perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah memuat daftar judul

dan pokok materi muatan Rancangan Peraturan Pemerintah untuk
menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Perencanaan
ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Perencanaan
penyusunan Peraturan Pemerintah dikoordinasikan oleh menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum.
Perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah ditetapkan dengan
Keputusan Presiden.

Rancangan Peraturan Pemerintah berasal dari kementerian dan/
atau lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan bidang
tugasnya. Dalam keadaan tertentu, kementerian atau lembaga
pemerintah nonkementerian dapat mengajukan Rancangan
Peraturan Pemerintah di luar perencanaan penyusunan Peraturan
Pemerintah. Rancangan Peraturan Pemerintah dalam keadaan

tertentu dibuat berdasarkan kebutuhan undang-undang atau
putusan Mahkamah Agung.

45 Ibid., hlm. 222.