Page 48 - Pengantar Hukum Tata Negara
P. 48
Pengantar Hukum Tata Negara 37
tertulis. Penjelasan UUD 1945 berbunyi:
“Undang-Undang Dasar suatu negara ialah hanya sebagian
dari hukum dasar negeri itu. Undang-Undang Dasar ialah hukum
dasar yang tertulis sedang disampingnya Undang-Undang Dasar itu
berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan
dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelengaraan
negara meskipun tidak tertulis”.
Hukum dasar yang tidak tertulis disebut juga dengan konvensi,
kebiasaan ketatanegaraan atau hukum adat. dalam konteks
penjelasan UUD 1945 asli hukum dasar yang tidak tertulis adalah
konvensi karena dalam akhir kalimat “aturan-aturan dasar yang
timbul dan terpelihara dalam praktek penyelengaraan negara
meskipun tidak tertulis”.
Konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan mempuyai kekuatan
yang sama dengan undang-undang karena diterima dan dijalankan,
bahkan sering kali kebiasaan ketatanegaraan dapat mengeser
peraturan hukum yang tertulis. 47 Konvensi tidak mempuyai daya
paksa secara hukum, sanksi hukum, upaya hukum atau lembaga
yang dapat secara langsung digunakan untuk mendorong atau
memaksa penaatan terhadap konvensi. 48
Konvensi menurut Dicey adalah: 1) konvensi adalah bagian
dari kaidah ketatanegaraan (konstitusi) yang tumbuh, diikuti dan
ditaati dalam praktek penyelengaraan negara; 2) konvensi sebagai
bagian dari konstitusi tidak dapat dipaksakan oleh (melalui)
pengadilan; 3) konvensi ditaati semata-mata di dorong oleh etika,
aklak atau politik dalam penyelengaraan negara; 4) konvensi adalah
47 Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara
Indonesia, cet. Kelima, (Jakarta:Pusat Studi Hukum Tata Negara FH
UI, 1983), hlm. 50.
48 Bagir Manan, Konvensi Ketatanegaraan, (Bandung: Armico, 1987),
hlm. 49.
