Page 47 - Pengantar Hukum Tata Negara
P. 47
36 Dian Aries Mujiburohman
mengatur bahwa Peraturan Presiden adalah peraturan perundang-
undangan yang dibuat oleh Presiden, dan materi muatan Peraturan
Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh undang-undang,
materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah atau materi
untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.
f) Peraturan Daerah
Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang
dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah
(Gubernur atau Bupati/Walikota). Materi muatan Peraturan Daerah
adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan
otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi
khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 pemerintah daerah berhak
menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk
melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Peraturan Daerah di
tingkat Provinsi dilakukan oleh DPRD Provinsi bersama Gubernur.
Di tingkat Kabupaten/kota dilakukan oleh DPRD Kabupaten/kota
bersama Bupati/walikota.
Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang telah disetujui
bersama oleh DPRD Provinsi dan Gubernur disampaikan oleh
pimpinan DPRD Provinsi kepada Gubernur untuk ditetapkan
menjadi Peraturan Daerah Provinsi, begitu juga di tingkat kabupaten
disampaikan oleh pimpinan DPRD Kabupaten/kota kepada Bupati/
walikota untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabuapen/
kota.
2. Konvensi Ketatanegaraan
Dalam penjelasan UUD 1945 sebelum amandemen tidak
mengatur secara jelas tentang konvensi ketatanegaraan, hanya
menyatakan disamping UUD berlaku juga hukum dasar yang tidak
