Page 46 - Pengantar Hukum Tata Negara

Pengantar Hukum Tata Negara 35

Menurut A. Hamid S A Attamimi Peraturan Pemerintah
memiliki beberapa karakteristik, sebagai berikut:
1) Peraturan pemerintah tidak dapat dibentuk tampa terlebih
dahulu ada undang-undang yang menjadi “induknya”

2) Peraturan pemerintah tidak bisa mencantumkan sanksi
pidana apabila undang-undang yang bersangkutan tidak
mencantumkan sanksi pidana.
3) Ketentuan Peraturan Pemerintah tidak dapat menambah atau
mengurangi ketentuan undang-undang yang bersangkutan.
4) Untuk”menjalankan”, menjabarkan, atau merinci ketentuan
undang-undang, perturan pemerintah dapat dibentuk meski

ketentuan undang-undang tersebut tidak memintanya secara
tegas-tegas.
5) Ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah berisi peraturan
atau gabungan peraturan dan penetapan: Peraturan Pemerintah
tidak berisi penatapan semata-mata. 46

e) Peraturan Presiden

Peraturan Presiden adalah Peraturan perundang-undangan
yang dibuat oleh Presiden. Materi muatan Peraturan Presiden adalah
materi yang diperintahkan oleh undang-undang atau materi untuk
melaksanakan Peraturan Pemerintah.
Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 mengatur bahwa Presiden
memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD. Dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan maka Presiden berwenang mengatur

lebih lanjut peraturan perundang-undangan diatas Peraturan
Presiden, yaitu undang-undang dan peraturan pemerintah. Hal
tersebut diatur dalam Pasal 1 angka 6 UU Nomor 12 Tahun 2011, yang

46 Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-undangan Dasar-
Dasar dan Pembentukannya, (Yogyakarta: Kanisius, 2002), hlm. 99.