Page 41 - Pengantar Hukum Tata Negara

30 Dian Aries Mujiburohman

sebagai undang-uundang dasar dan tidak mengunakan nomor
putusan majelis. Kedua, ketetapan, yang berisi hal-hal yang bersifat
penetapan (beschikking) dan mempuyai kekuatan hukum mengikat
ke dalam dan keluar Majelis serta mengunakan nomor putusan
majelis. Ketiga, keputusan, yang berisi aturan atau ketentuan intern
Majelis dan mempuyai kekuatan hukum mengikat kedalam Majelis,
serta mengunakan nomor putusan majelis.

Jenis materi Ketetapan MPRS dan ketetapan MPR dapat bersifat
penetapan, bersifat mengatur kedalam, bersifat mengatur sekaligus
memberi tugas kepada presiden, bersifat perundang-undangan
seperti:

1) Ketetapan Majelis Permusyaratan Rakyat yang bersifat
penetapan (beschikking), misalnya, Ketetapan MPR RI Nomor
III/MPR/2001 tentang Penetapan Wakil Presiden Megawati
Soekarno Putri sebagai Presiden Indonesia
2) Ketetapan Majelis Permusyaratan Rakyat yang bersifat bersifat
mengatur kedalam, misalnya, Ketetapan MPR RI Nomor I/

MPR/1978 tentang Peraturan Tata Tertib MPR
3) Ketetapan Majelis Permusyaratan Rakyat yang bersifat bersifat
bersifat mengatur sekaligus memberi tugas kepada presiden,
misalnya, Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2001 tentang
Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam
4) Ketetapan Majelis Permusyaratan Rakyat yang bersifat bersifat
perundang-undangan, misalnya, Ketetapan MPR RI Nomor VII/

MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional dan Peran Kepolisian
Negara Republik Indonesia

Ketetapan MPR adalah bentuk peraturan perundang-undangan
yang tidak disebutkan dalam UUD, melainkan sesuatu yang tumbuh
dalam praktek ketatanegaraan yang diikuti secara terus menerus
sejak tahun 1960, sehingga menjadi suatu kebiasaan (kovensi)