Page 49 - Pengantar Hukum Tata Negara

38 Dian Aries Mujiburohman

ketentuan-ketentuan mengenai bagaimana seharusnya (sebaliknya)
discretionary powers dilaksanakan. 49
Menurut Ismail Sunny menyebutkan bahwa konvensi
ketatanegaraan dapat diartikan sebagai perbuatan ketatanegaraan

yang dilakukan berulang sehingga dapat diterima dan ditaati dalam
praktek ketatanegaraan suatu negara, walaupun perbuatan tersebut
50
bukan hukum. Apa yang mendorong ketaatan terhadap konvensi?
Dicey mengutarakan dua faktor yang biasanya dipergunakan sebagai
dasar ketaatan pada konvensi, yaitu: (a) the fear of impeachman; dan
(b) the force of public opinion. 51

Menurut J.H.P. Bellefroid, hukum kebiasaan disebut juga
kebiasaan saja. Syarat-syarat untuk timbulnnya suatu kebiasaan,
yaitu: (a) adanya perbuatan tertentu yang dilakukan berulang-ulang
(tetap) dalam lingkungan masyarakat tertentu; (b) adanya keyakinan
hukum dari masyarakat; (c) adanya akibat hukum jika perbuatan
tersebut dilanggar.

Menurut Wheare menyatakan banhwa, konvensi terbentuk
dengan dua cara. Pertama, suatu praktek tertentu berjalan untuk
jangka waktu yang lama. Mula-mula bersifat persuasif, kemudian
diterima sebagai suatu hal yang wajib. Konvensi yang terjadi dengan
cara ini tergolong sebagai kebiasaan (custom). Kedua, konvensi

terjadi karena kesepakatan dianatara rakyat, dan bentuknya
kesepakatan konvensi di munkinkan dalam bentuk tertulis, tanpa
dikaitkan dengan waktu tertentu seperti konvensi yang tumbuh
melalui kebiasaan. Kesepakatan semacam ini dapat dibuat antara
pimpinan-pimpinan partai. 52

49 Ibid, hlm 28.
50 Ismail Sunny, Pengeseran Kekuasaan Eksekutif, (Jakarta:Aksara baru,
1986), hlm 31-46.
51 Ibid.
52 Bagir Manan, Konvensi, Op.Cit, hlm. 28.