Page 53 - Pengantar Hukum Tata Negara
P. 53

42    Dian Aries Mujiburohman


            4)  Keputusan Hakim (Yurisprudensi)
                Terminologi yurisprudensi berasal dari kata  Jurisprudentia
            (bahasa Latin), yang berarti pengetahuan hukum (Rechtsgeleerdheid).
            Sebagai istilah teknis yuridis di Indonesia, sama pengertiannya kata

            “Jurisprudentie” dalam  bahasa  Belanda  dan  “Jurisprudence” dalam
            bahasa Perancis, yaitu yang berarti hukum peradilan atau peradilan
            tetap. Dalam  bahasa  Inggris  maka  terminologi “Jurisprudence”
            diartikan  sebagai teori ilmu  hukum, sedangkan    pengertian
            yurisprudensi dipergunakan dalam rumpun sistem “Case Law” atau
            “Judge-made Law”. Kemudian   kata  “Jurisprudenz” dalam  bahasa
            Jerman  berarti ilmu  hukum  dalam  arti yang sempit  (aliran  ajaran

            hukum),  misalnya  Begrif-jurisprudenz,  Interressen  jurisprudenz
            dan lain sebagainya. Istilah teknis bahasa Jerman untuk pengertian
            yurisprudensi, adalah kata “Ueberlieferung”. 59
                Dalam sistem hukum Indonesia, tidak semua putusan pengadilan
            dapat  menjadi atau  dianggap  yurispudensi, putusan  pengadilan
            dianggap  sebagai yurispudensi harus  memenuhi syarat-syarat,

            yaitu: (i) harus sudah merupakan putusan yang mempuyai kekuatan
            hukum  tetap; (ii) dinilai baik  dalam  arti memang menghasilkan
            keadilan bagi pihak-pihak bersangkutan; (iii) putusan yang berulang
            beberapa  kali atau  dilakukan  dengan  pola  yang sama  di beberapa
            tempat  tepisah; (iv) norma  yang terkandung didalamnya  memang
            tidak  terdapat  peraturan  tertulis  yang berlaku, atau  kalaupun
            ada  tidak  begitu  jelas; (v) putusan  dinalai telah  memenuhi syarat

            sebagai yurisprudensi dan  direkomendasikan  oleh  tim  eksaminasi
            atau tim penilai sendiri yang dibentuk oleh Mahkamah Agung atau
            Mahkamah Konstitusi untuk menjadi yurisprudensi bersifat tetap. 60


                Indonesia, Cet Kesebelas (Jakarta:Ichtiar Baru, 1989), hlm. 120.
            59  Purnadi Purbacaraka  dan  Soerjono  Soekanto, Perundang-Undangan
                dan Yurisprudensi, (bandung: Alumni, 1979), hlm. 56.
            60  Jimly Asshiddiqie,  Pengantar,Op Cit.,hlm. 142-143.
   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58