Page 58 - Pengantar Hukum Tata Negara
P. 58

Pengantar Hukum Tata Negara  47


                  Ilmu negara adalah ilmu yang menyelidiki pengertian-pengertian
              pokok dan sendi-sendi pokok dari negara dan hukum negara pada
              umumnya. Pengertian  menitik  beratkan  pada  suatu  pengetahuan,
              sedangkan sendi menitik beratkan pada suatu asas atau kebenaran.
                                                                          65
              Ilmu negara adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari ilmu yang
              objeknya negara. Disamping ilmu negara  ada beberapa cabang ilmu
              pengetahuan  yang negara  sebagai objek  penyelidikannya  seperti,

              Ilmu  Politik, Ilmu  Pemerintahan  dan  Hukum  Tata  Negara  dan
              Hukum Adminstrasi Negara.
                  Mempelajari ilmu  negara  tidak  dapat  dipergunakan  secara
              langsung di dalam   praktek, karena  ilmu  negara  mempelajari

              negara  dalam  pengertian  yang abstrak  atau  bersifat  teoritis, ilmu
              negara  mempelajari teori-teori, pengertian-pengertian  pokok  dan
              sendi-sendi pokok mengenai negara. berbeda dengan mempelajari
              hukum  tata  negara  dapat  di pergunakan  langsung karena  sifatnya
              yang praktis. Misalnya  dalam  menjalankan  keputusan-keputusan,
              ilmu negara tidak mementingkan bagaimana cara hukum itu harus
              dilaksanakan, karena ilmu negara bersifat teoritis, sedangkan hukum
              tata negara langsung dapat dipergunakan dalamm praktek, karena
              sifatnya yang praktis. Ilmu negara dapat di jadikan pengantar untuk

              mempelajari hukum tata negara yang berlaku di Indonesia sebagai
              hukum positif. 66
                  Timbulnya  istilah  ilmu  negara  atau  staatsleer,  diakibatkan
              penyelidikan  oleh  seorang sarjana  Jerman  Georg Jellinek. Georg

              Jellinek ini adalah bapak dalam bidang ilmu negara. Sebutan bapak ini
              untuk menunjukkan bahwa orang itulah yang pertama sekali dapat
              melihat  cabang ilmu  pengetahuan  itu  sebagai satu  kesatuan  dan



              65  Abu  Daud Busroh, Ilmu Negara,  Cet. 3. (Jakarta:Bumi Aksara, 2001),
                  hlm. 8.
              66  Moh. Kusnardi dan  Harmaily  Ibrahim,  Pengantar Hukum Indonesia,
                  (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara, 1983), hlm. 31-33.
   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63