Page 60 - Pengantar Hukum Tata Negara
P. 60

Pengantar Hukum Tata Negara  49


              yang diintegrasikan  karena  mempunyai wewenang yang bersifat
              memaksa  dan  yang secara  sah  lebih  agung daripada  individu  atau
              kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu. Max Weber,
              negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam
              penggunaan  kekerasan  secara  isik  di  suatu  wilayah.  Robert  M.
              MacIver, negara adalah asosiasi yang menyelengarakan penertiban
              dalam  suatu  wilayah  dengan  berdasarkan  sistem  hukum  yang

              diselengarakan oleh suatu pemerintah yang untuk maksud tersebut
              diberikan kekuasaan memaksa. 68

              2.  Unsur-Unsur Terbentuknya Negara

                  Pengertian  suatu  negara  berdasarkan  hukum  Internasional
              dapat  kita  lihat  pada  ketentuan  Konvensi Montevidio  tahun  1993
              mengenai hak-hak  dan  kewajiban- kewajiban  negara  (Rights and
              Duties of States) yang menyebutkan  bahwa  suatu  negara  dapat
              dikatakan  sebagai subjek  hukum   Internasional apabila  telah
              memiliki unsur-unsur, yaitu: 69

                  a)  Penduduk yang tetap

                  Penduduk  yang dimaksud disini yaitu  sekumpulan  manusia
              yang hidup bersama di suatu tempat tertentu sehingga merupakan
              satu  kesatuan  masyarakat  yang diatur  oleh  suatu  tertib  hukum
              nasional, tidak  harus  yang berasal dari rumpun, etnis, suku, latar

              belakang kebudayaan, agama ataupun bahasa yang sama. Akan tetapi
              penduduk  tersebut  haruslah  menetap  di suatu  tempat, walaupun
              sudah ada penduduk asli yang mendiami tempat tersebut.







              68  Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik”, cetakan ke-22, (Jakarta:
                  PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. 39- 40.
              69  Huala Adolf, Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional (Jakarta:
                  RajaGraindo, 2003), hlm. 3.
   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65