Page 64 - Pengantar Hukum Tata Negara
P. 64

Pengantar Hukum Tata Negara  53


                  Tujuan  negara  menurut  beberapa  ahli diantaranya: Agustinus
              menyatakan  bahwa  tujuan  negara  dihubungkan  dengan  cita-cita
              manusia hidup di alam kekal sesuai yang diinginkan Tuhan. Shang
              Yang menghubungkan    tujuan  negara  dengan  mencari kekuasaan
              semata, sehingga  negara  itu  identik  dengan  penguasa. Menurut
              John Locke dengan pembentukan political or civil society, manusia
              itu tidak melepaskan hak asasinya. Dengan demikian tujuan negara

              memelihara  dan  menjamin  hak-hak  asasi yaitu; (a) Hak  hidup/
              nyawa  (leven).  (b) Hak  atas  badan  (lijf). (c) Hak  atas  harta  benda
              (vermogen). (d) Hak  atas  kehormatan  (eer). (e) Hak  kemerdekaan
              (vriij heid). 71

                  Pada  dasarnya  para  ahli pemikir  dibidang hukum  dan  negara
              tidak  ada  yang dapat  merumuskan  dengan  tepat  tentang tujuan
              negara dalam satu rumusan yang meliputi semua unsur. Para pemikir
              tersebut  pada  dasarnya  hanya  menyebutkan  suatu  perumusan
              yang sifatnya  samar-samar  dan  umum. 72  Soehino  merumuskan
              tujuan  negara  yaitu  untuk  menyelenggarakan  kesejahteraan  dan
              kebahagiaan  rakyat, atau  menyelenggarakan  masyarakat  adil dan
              makmur. 73

                  Setiap  negara  disamping mempunyai tujuan  juga  mempunyai
              fungsi yang berhubungan  erat  dengan  tujuannya. Setiap  negara,
              menyelenggarakan  beberapa  minimun  fungsi yang mutlak  perlu.
              Untuk  itu  hal  yang harus  dilakukan  oleh  negara  adalah  sebagai
                     74
              berikut:  (a) melaksanakan ketertiban umum (law and order) untuk
              mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam
              masyarakat. Dalam  hal ini negara  bertindak  sebagai stabilisator,


              71   Ibid, hlm. 50.
              72  Soehino, Ilmu Negara (Yogyakarta: Liberty, 1980), hlm. 147.
              73  Ibid, hlm. 148.
              74  Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik”, cetakan ke-22, (Jakarta:
                  PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. 46.
   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69