Page 69 - Pengantar Hukum Tata Negara
P. 69

58    Dian Aries Mujiburohman


                Selain  dua  bentuk  negara  diatas  bagaimana  dengan  susunan
            negara yang ditujukan untuk menentukan apakah negara kesatuan,
            federasi atau  konfederal. Dalam  ilmu  negara, susunan  negara  oleh
            Jellinek  disebut  sebagai “Staattenverbindungen” pertama-tama
            membedakan   negara  federal dan  negara  konfederal pada  letak
            kedaulatanya. Pada  negara  konfederal, kedaulatan  terletak  pada
            negara-negara bagiannya, sedangkan pada negara federal, kedaulatan

            ada pada keseluruhannya, yaitu pada negara federal sendiri. 80
                Selanjutnya  antara  negara  federal dengan  negara  kesatuan.
            Pertama, pada  negara  federal negara  bagian  mempuyai wewenang
            untuk  membuat   Undang-Undang Dasarnya    sendiri dan  dapat

            menentukan   bentuk  organisasinya  masing-masing dalam  batas-
            batas yang tidak bertentangan dengan konstitusi dari negara federal
            seluruhnya, sedangkan bagian-bagian dalam negara kesatuan yang
            lazim disebut provinsi-provinsi tidak mempuyai wewenang  untuk
            membuat Undang-Undang Dasar sendiri dan wewenang menentukan
            bentuk  organisasinya  oleh  pembuat  undang-undang di pusat.
            kedua,  dalam  negara  federal wewenang pembuat  undang-undang
            pemerintah  pusat  federal ditentukan  secara  terperinci sedangkan
            wewenang lainya  pada  negara-negara  bagiannya, sebaliknya  pada

            negara kesatuan, wewenang secara terperici terdapat pada propinsi-
            provinsi dan  residu powernya  ada  pada  pemerintah  pusat  negara
            kesatuan. 81
                Negara  kesatuan  atau  eenheidstaat  atau  unitary  adalah  suatu

            negara  yang berdaulat  dengan  satu  konstitusi. Konstitusi negara
            kesatuan menentukan batas-batas wewenang dan kekuasaan daerah,
            sedangkan kekuasaan yang tidak diatur dianggap sebagai kekuatan



            80  Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara
                Indonesia,  cet. Kelima, (Jakarta:Pusat Studi Hukum Tata Negara   FH
                UI, 1983), hlm. 168.
            81  Ibid. hlm. 169.
   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74