Page 72 - Pengantar Hukum Tata Negara
P. 72

Pengantar Hukum Tata Negara  61


              2.  Sistem Pemerintahan
                  Dalam teori hukum tata negara dikenal dua sistem pemerintahan
              yaitu  sistem  pemerintahan  parlementer  dan  sistem  pemerintahan
              presidensiil (presidensial). Tetapi dalam  praktek  ada  juga  dikenal

              sistem  pemerintahan  campuran  yang disebut  sistem  parlementer
              tidak murni atau presidensiil tidak murni. 83
                  Istilah sistem pemerintahan berasal dari dua kata yaitu sistem
              dan pemerintahan. Pengertian Sistem menurut Kamus Besar Bahasa

              Indonesia; (i) seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan
              sehingga membentuk suatu totalitas; (ii) Susunan yang teratur dari
                                                  84
              pandangan teori, asas dsb; (iii). metode.  Sedangkan pemerintahan
              berasal dari kata pemerintah yang di dalam bahasa Inggris dikenal
              dengan kata government yang mempuyai dua arti, yaitu dalam arti
              sempit dan dalam arti luas. 85

                  Government dalam arti sempit berarti sebagai pemerintah yang
              menjalankan  fungsi eksekutif  saja, sedangkan  government  dalam
              arti luas meliputi segala sesuatu yang terdapat didalam negara yang
              melaksanakan segara urusan kenegaraan, termasuk tugas eksekutif,
              legislatif, dan sebagainya, pengertian pemerintahan atau government
              yang dimaksud disini adalah pengertian yang luas. 86

                  Sistem  pemerintahan  ialah  segala  sesuatu  yang merupakan
              perbuatan  pemerintah  yang dilakukan  oleh  organ-organ  atau
              lembaga-lembaga negara seperti, legislatif, eksekutif, yudikatif dan




              83  Bintan  R. Saragih, Majelis Permusyawaratan Rakyat, (Jakarta: Gaya
                  Media Pratama, 1992), hlm 7.

              84  Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa
                  Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 1076.
              85  Sri Soemantri, Perbandingan (Antar) Hukum Tata Negara (Bandung:
                  Alumni,1971) hlm.3-4.
              86  Wirjono  Prodjodikoro,  Asas-asas Hukum Tata Negara di Indonesia
                  (Jakarta: Dian Rakyat, 1977), hlm.58.
   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77