Page 76 - Pengantar Hukum Tata Negara
P. 76

Pengantar Hukum Tata Negara  65


              sehari–hari memakai perkataan  grondwet,  (grond  artinya  dasar,
              wet  artinya  undang-undang) dan  grundgesetz grund  artinya  dasar,
              gesetz artinya undang-undang. Di negeri Belanda, disamping istilah
              grondwet dikenal istilah constitutie. 93

                  Istilah  konstitusi berasal dari bahasa  perancis  constituer yang
              berarti membentuk, yang dimaksudkan adalah pembentukan suatu
              negara  atau  menyusun  dan  menyatakan  suatu  negara. 94  Dalam
              bahasa  Latin, kata  konstitusi merupakan  gabungan  dari dua  kata,
              yaitu  cume  adalah  preposisi yang berarti “bersama  dengan...” dan
              Statuere  berasal dari kata  sta yang membentuk  kata  kerja  pokok
              stare yang berarti  berdiri. Atas dasar itu, kata statuere mempuyai arti

              ”membuat sesuatu agar berdiri atau mendirikan atau menetapkan”.
              Dengan   demikian  dalam  bentuk  tunggal (konstitutio)  berarti
              menetapkan sesuatu secara bersama-sama dan dalam bentuk jamak
                                                                          95
              (constitusiones)  berarti segala  sesuatu  yang telah  di tetapkan.
              Menurut Sri Soemantri di negara-negara yang mengunakan bahasa
              Inggris sebagai bahasa nasional, dipakai istilah  constitution yang di
              dalam bahasa Indonesia di sebut konstitusi. 96

                  Menurut  Soehino, Konstitusi adalah  dokumen  yang memuat
              aturan-aturan  hukum   dan  ketentuan-ketentuan  hukum   yang
              pokok-pokok  atau  dasar-dasar  yang sifatnya, baik  tulisan  maupun
              tidak  tertulis  yang mengambarkan  tentang sistem  ketatanegaraan






              93  Abu Daud Busro dan Abu bakar Busro, Asas-asas Hukum Tata Negara,
                  (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1991), hlm. 41.
              94  Wirjono  Projodikoro, Asas-asas Hukum Tata Negara di Indonesia
                  .(Jakarta: Dian Rakyat, 1989) hlm. 10.
              95  Koeniatmanto Soetoprawiro, Konstitusi: pengertian dan Perkembang-
                  annya, Pro Justitia, No.2 Tahun V, Mei. 1987. hlm. 28-29.
              96  Sri Soemantri M. Susunan Ketatanegaraan Menurut UUD 1945 Dalam
                  Ketatanegaraan Indonesia Dalam Kehidupan Politik Indonesia, (Sinar
                  Harapan: Jakarta, 1993), hlm. 29.
   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81