Page 75 - Pengantar Hukum Tata Negara
P. 75

64    Dian Aries Mujiburohman


            bertanggung jawab kepada parlemen (DPR), karena presiden tidak
            dipilih  oleh  parlemen, pemerintah  dan  parlemen  yang sejajar; c).
            Kabinet (menteri-menteri) diangkat oleh presiden dan bertanggung
            jawab kepada presiden, tidak bertanggung jawab kepada parlemen/
            legislative; d). Parlemen  memiliki kekuasaan  legislatif  dan  sebagai
            lembaga perwakilan, Anggota parlemen dipilih oleh rakyat.
                Hugart dan Carey mengidentiikasi sistem presidensial memiliki

            karakteristik yaitu  presiden dipilih oleh rakyat secara langsung atau
            dengan  electoral college  untuk  masa  kepemimpinan  yang tetap,
            dalam keadaan normal presiden tidak bisa dijatuhkan dalam masa
            jabatannya kecuali ada hal-hal khusus misalnya presiden melakukan

            tindakan  kriminal atau  terang-terangan  melanggar  konstitusi.
            Prasyarat  ini merupakan  prasyarat  institusional sebuah  sistem
            pemerintahan presidensial, sifat dasar inilah yang paling elementer
            dimana  presiden  harus  bertanggungjawab  hasil pemilu  dan  harus
            bertanggungjawab kepada rakyat melalui mekanisme pemilu. 91
                Keuntungan dari sistem presidensial ialah, bahwa pemerintahan

            untuk  jangka  waktu  yang ditentukan  itu  stabil, kelemahannya,
            bahwa  kemunkinan  terjadi apa  yang ditetapkan  sebagai tujuan
            negara menurut eksekutif bisa berbeda dari pendapat legislatif. 92


            C.  Konstitusi Sebagai Objek Kajian Hukum Tata Negara


            1.  Istilahan dan Pengertian Konstitusi

                Perkataaan  undang-undang  adalah  terjemahan  yang sesuai
            dengan kebiasaan orang Belanda dan Jerman, yang dalam percakapan




            91  The  Center  for  Presidential and Parliamentary  Studies  (CPPS) dan
                Partnership for Governance Reform In Indonesia, Gerakan Politik yang
                Tertawan; Menggagas Ulang Prinsip-prinsip Lembaga Kepresidenan.Op
                Cit. hlm. 6.
            92  M. Kusnardi dan Hermaily Ibrahim, Op Cit, hlm. 178-179.
   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80