Page 77 - Pengantar Hukum Tata Negara

66 Dian Aries Mujiburohman

97
suatu negara. lebih lanjut undang-undang dasar adalah suatu kitab
atau dokumen yang memuat aturan-aturan hukum dan ketentuan-
ketentuan hukum yang pokok-pokok atau dasar-dasar sifatnya
98
tertulis, yang mengamberkan sistem ketatanegaraan suatu negara.
Herman Heller berpendapat bahwa jika pengertian undang–
undang harus di hubungkan dengan pengertian konstitusi, artinya
undang-undang dasar itu baru merupakan sebagian dari pengertian

konstitusi, yaitu konstitusi yang tertulis saja. 99
Senada dengan L.J. Van Apeldoorn telah membedakan secara
jelas di antara keduanya, kalau gronwet (undang-undang dasar)
adalah bagian tertulis dari suatu konstitusi, sedangkan constitution

(konstitusi) memuat baik peraturan tertulis maupun yang tidak
tertulis. Sementara Sri Soemantri M, dalam disertasinya mengartikan
konstitusi sama dengan Undang-Undang Dasar. 100
Penyamaan pengertian konstitusi dengan undang-undang
dasar, dimulai sejak Oliver Cromwell yakni Lord Pretector Republik
Inggris pada tahun 1649, yang menyebut undang-undang dasar itu

sebagai instrument of government, jadi sebagai pegangan untuk
memerintah. Tetapi undang-undang dasar dalam pengertian sebagai
pegangan untuk membatasi kekuasaaai pemerintah sedemikian rupa
hingga tidak bersifat sewenang-wenang, sesungguhnya sudah ada
jauh sebelum Cromwell, diantaranya pada tahun 1215, dimana raja
John dari Inggris di paksa oleh beberapa bangsawan untuk mengakui
beberapa hak mereka yang kemudian di camtumkan dalam Magna

97 Soehino, Hukum Tata Negara; Sumber-sumber Hukum Tatanegara
Indonesia (Yogyakarta: 1985), hlm. 182.
98 Ibid.
99 Thalib, Dahlan et.al, Teori dan Hukum Konstitusi (Jakarta, 2001), hlm.
11.
100 Sri Soemantri, Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, Disertasi,
Alumni, Bandung, 1987, hlm.1.