Page 81 - Pengantar Hukum Tata Negara

70 Dian Aries Mujiburohman

c) Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara
dengan warga negara.
d) Fungsi pemberi atau legimitasi terhadap kekuasaan negara
ataupun kegiatan penyelengaraan kekuasaan negara.
e) Fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber
kekuasaan asli (yang dalam sistem demokrasi adalah rakyat)
kepada organ negara.

f) Fungsi simbolik sebagai pemersatu (Symbol of unity) sebagai
rujukan identitas dan keagungan kebangsaan (identity of
nation) serta sebagai center of ceremony.
g) Fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat (Social control)
baik dalam arti sempit hanya dibidang politik, maupun dalam
arti luas mencakup bidang sosial dan ekonomi.
h) Fungsi sebagai sarana perekayasa dan pembaharuan masyarakat

(social engineering atau social reform)

3. Klasiikasi Konstitusi

Carl Schmitt dalam bukunya “Verfassungslehre” membagi
konstitusi dalam empat bagian antara lain: (a) Konstitusi absolut
( verfassung); (b) Konstitusi relatif (relative begrif

der verfassung); (c) Konstitusi positif (positive begrif der verfassung);
(d) Konstitusi ideal (ideal begrif der verfassung). 109
Konstitusi dalam arti absolut ( Verfassung)
ialah: (1) konstitusi sebagai kesatuan organisasi yang nyata
mencankup semua bangunan hukum dan semua organisasi yang ada
dalam negara, (2) konstitusi sebagai bentuk negara. Bentuk negara

itu bisa demokrasi atau monarki. Sendi demokrasi adalah indentitas,
sedangkan sendi monarki adalah representasi. Demokrasi, baik

109 R.G. Kartasapoetra, Sistematika Hukum Tata Negara, (Jakarta: Rineka
Cipta, 1993), hlm.18. lihat juga Sumbodo Tiko, Hukum Tata Negara.
(Bandung: PT Eresco,1988), hlm 121.