Page 83 - Pengantar Hukum Tata Negara
P. 83

72    Dian Aries Mujiburohman


            negara  setelah  perolehan  kemerdekaan, perebutan  kemerdekaan,
            dan  lain  sebagainya. Garis-garis  besar  peraturan  ini mutlak  harus
            dijalankan dan ditaati sebagai hal-hal yang teruji kepositifannya
                Pengertian  ini apabila  dihubungkan  dengan  pembentukan

            UUD 1945. Proklamasi kemerdekaan  pada  tanggal 17 Agustus  1945
            adalah konstitusi politik yang  tertinggi yang di lakukan oleh bangsa
            Indonesia, yang mengubah nasibnya dari suatu bangsa yang dijajah
            menjadi bangsa yang merdeka. Karena pembuatan UUD 1945 hanya
            merupakan  salah  satu  diantara  keputusan-keputusan  politik  yang
            tinggi, ia  belum  merupakan  konstitusi dalam  arti positif. 110  Hal ini
            sependapat  dengan  Rozikin  Daman  bahwa  UUD 1945 merupakan

            konstitusi dalam arti positif. 111
                Konstitusi dalam arti ideal, jika melihat dari segi demokrasi atau
            kepentingan  rakyat, maka  konstitusi yang ideal dengan  sendirinya
            yang dapat  memberikan   jaminan  perlindungan  terhadap  hak-
            hak  asasi, cita-cita  yang timbul lainnya  dengan  melalui konstitusi
            agar  pemerasan, perbuatan  sewenang-wenang terhadap   rakyat

            dapat  dihilangkan, dan  sebagi gantinya  rakyat  diberikan  hak-hak
            kebebasan dan persamaan hak.

            4.  Perubahan Konstitusi

                Kata amandemen berasal dari kata bahasa Inggris, yang berarti
            perubahan atau to amend, to alter dan to revise, Istilah Amandemen
                                                      112
            dalam  kamus  besar  Bahasa  Indonesia  adalah  usul perubahan
            undang-undang yang dibicarakan  atau  penambahan  pada  bagian



            110  Moh.Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara
                Indonesia,  Cet. Kelima, (Jakarta: Pusat  Studi Hukum  Tata  Negara
                Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1983), hlm. 71.
            111  Rozikin  Daman, Hukum Tata Negara-Suatu pengantar, (Jakarta: PT

                RajaGraindo P  199    97.
            112  Jhon  M.Ehols  dan  Hassan  Shadily, Kamus Inggris Indonesia,  cet. xv,
                (Jakarta: Gramedia, 1987), hlm. 26.
   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88