Page 85 - Pengantar Hukum Tata Negara

74 Dian Aries Mujiburohman

Srilangka, Taiwan, Tajikistan, Thailand, Tongo, Turnisia,
Turkenistan, Turki, Ukraina dan Vietnam.
2) Istilah Revision sebagai berikut; Albania, Belanda, Burundi,
Cape Verde, Centrafriquel/Afrika tengah, Chad, Comores,
Gabon, Guinea Rep, Iran, Irlandia, Jibouti, Latvia, Mali, Maroko,
Mauritania, Monaco, Muldova, Pantai Gading, Portugal,
Romania, Swiss, Timor Leste.

3) Istilah Alteration seperti Armenia, Zimbabwa.
4) Negara-negara yang mengunakan istilah Reform adalah negara
Elsavador.
5) Istilah Change, negara Mecedonea, Istilah Modiied, negara
Irak, istilah Review, negara Syiria.
6) Mengunakan dua istilah sekaligus yakni amendment-revision
adalah negara Philipina dan Rwanda.

Dalam kajian hukum tata negara dikenal adanya dua cara
perubahan UUD 1945 sebagai konstitusi yang tertulis. Pertama,
perubahan yang dilakukan menurut prosedur yang diatur sendiri
oleh UUD atau dilakukan tidak berdasarkan ketentuan yang diatur
dalam UUD. Cara pertama biasa disebut dengan istilah “verfassung
anderung” cara ini disebut cara konstitusional, sedangkan yang
kedua biasa disebut “verfassung wandlung” atau disebut juga cara
yang bersifat ‘revolusioner’. Kedua, perubahan itu sendiri dapat

dilakukan; a). melalui ‘pembaharuan naskah’; b). melalui ‘pergantian
naskah’ lama dengan naskah yang baru; c). melalui naskah tambahan
(annex atau adendum) yang terpisah dari naskah asli UUD yang
116
menurut tradisi Amerika Serikat disebut amandemen. Lebih lanjut
Jimly berpendapat, yang dimaksud dengan mengamandemen adalah

116 Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi;
Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM, Cetakan Pertama
(Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 97-98.