Page 90 - Pengantar Hukum Tata Negara

Pengantar Hukum Tata Negara 79

merubah UUD 1945 (TAP MPRS No.IV/MPRS/1984 Jo UU No 5
Tahun 1985 tentang Referendum) yang berarti telah menyimpang/
merubah ketentuan pasal 37 UUD 1945. selain itu praktik politik
sejak tahun 1959-1998 selalu memanipulasi kelemahan-kelemahan
pengkaidahan dalam UUD 1945 yang memunkinkan multi
interpretasi tergantung selera yang sedang berkuasa. 125

Alasan Teoritis, dari sudut pandang teori konstitusi
(konstitusionalisme) keberadaan konstitusi bagi suatu negara
hakekatnya adalah untuk membatasi kekuasaan negara agar tidak
bertindak sewenang-wenang, tetapi justru UUD 1945 kurang
menonjolkan pembatasan kekuasaan tersebut, melainkan lebih

menonjolkan pengintegrasian. 126
Terkait dengan perubahan UUD 1945, Harun Alrasid
menyatakan bahwa undang-undang dasar adalah terlalu Sumir,
karena terlalu banyak masalah-masalah yang diserahkan kepada
pembuat peraturan lebih rendah (dari pada UUD 1945), serta tidak
menjamin secara tegas hak-hak asasi manusia, 127 lebih lanjut ia

mengatakan bahwa sesuai dengan keinginan manusia yang selalu
ingin maju, maka kita jangan terpaku dengan kaidah-kaidah yang
sekarang berlaku, tetapi juga harus memikirkan kaidah-kaidah yang
lebih ideal untuk masa yang akan datang. 128

Dasar pemikiran yang melatarbelakangi dilakukannya
perubahan Undang-Undang Dasar Negara 1945, antara lain, sebagai
berikut.

125 Abdul Mukthie Fadjar, Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi,
(Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
RI), hlm. 11.
126 Ibid, hlm. 10.
127 Harun Alrasid, Naskah UUD 1945 Setelah Empat Kali Diubah Oleh
MPR,Op Ci.t, hlm, 94.
128 Ibid.