Page 88 - Pengantar Hukum Tata Negara

Pengantar Hukum Tata Negara 77

Dasar Kilat, bahwa barangkali boleh dikatakan pula, inilah revolutie
grondwet. Nanti kita membuat Undang-Undang Dasar yang lebih
sempurna dan lengkap.”
Setidaknya perubahan UUD 1945 pada dasarnya merupakan

sesuatu keniscayaan. Alasan-alasan perubahan UUD 1945 dapat
dilihat dari beberpa aspek, yaitu:
Alasan historis, sesungguhnya UUD 1945 sebagai produk
ketatanegaraan yang masih bersifat sementara, Sejak dikeluarkannya

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang memerintahkan kembali ke UUD
1945 sampai jatuhnya kekuasaan Orde Baru belum pernah diubah.
Jika dirunut sejarah pembuatan UUD 1945 atau konstitusi Negara
Indonesia yang disahkan dan ditetapkan oleh Panitia persiapan
Kemerdekaan Indonesia (PPKI) masih bersifat sementara,
sebagaimana dikatakan oleh Ir. Soekarno sebagai Ketua dalam rapat
pertamanya tanggal 18 Agustus 1945, yakni sehari setelah proklamasi
kemerdekaan, ia mengatakkan; 122

“... Tuan-tuan semuanya tentu mengerti bahwa Undang-undang
dasar yang kita buat sekarang ini adalah undang-undang
dasar sementara. Kalau boleh saya memakai perkataan “ini
adalah undang-undang kilat”, nanti kalau kita telah bernegara
dalam suasana yang lebih tentram, kita tentu mengumpulkan
kembali MPR yang dapat membuat undang-undang dasar
yang lebih lengkap dan lebih sempurna...”

Menurut Harun Arasid, dari pidato diatas dapat ditarik kesimpulan
sebagai berikut: (i) UUD 1945 dibuat secara tergesa-gesa, (ii) UUD 1945
ditetapkan dalam waktu satu hari, (iii) UUD 1945 statusnya adalah
sementara, (iv) UUD 1945 adalah tidak lengkap dan tidak sempurna,
(v) UUD 1945 tidak ditetapkan oleh badan yang mewakili rakyat,

(vi) UUD 1945 akan diganti dengan undang-undang baru (reformasi

122 Moh. Yamin, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Cet 1.
(Jakarta: Yayasan Prapanca) hlm. 410.