Page 93 - Pengantar Hukum Tata Negara

82 Dian Aries Mujiburohman

kebutuhan bangsa dan tantangan jaman.
5. Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan
konstitusional dan kewajiban negara mewujudkan kesejahteraan
sosial, mencerdaskan kehidupan bangsa, menegakan etika,
moral dan solidaritas dalam kehidupan masyarakat, berbangsa
dan bernegara sesuai harkat dan martabat kemanusiaan dalam
perjuangan mewujudkan negara kesejahteraan.

6. Melengkapi aturan dasar dalam penyelengaraan negara yang
sangat penting bagi eksistensi negara dan perjuangan negara
mewujudkan demokarasi, seperti pengaturan wilayah negara
dan pemilihan umum.
7. Menyempurnakan aturan dasar mengenai kehidupan bernegara
dan berbangsa sesuai perkembangan aspirasi, kebutuhan dan
kepentingan bangsa dan negara Indonesia dewasa ini sekaligus

mengakomodasi kecenrungannya untuk kurun waktu yang
akan datang. 129

Dalam melakukan perubahan UUD 1945, MPR menetapkan
kesepakatan dasar agar perubahan UUD 1945 mempunyai arah, tujuan,
dan batas yang jelas. Kesepakatan dasar itu terdiri atas lima butir,
yaitu: a) tidak mengubah Pembukaan UUD; tetap mempertahankan
Negara Kesatuan Republik Indonesia; b) mempertegas sistem
pemerintahan presidensial; c) Penjelasan UUD 1945 yang memuat hal-

hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal (batang tubuh);
dan melakukan perubahan dengan cara addendum. 130

129 Sekretariat Jendral Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia, Panduan dalam Memasyarakatkan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses dan
Hasil Perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun
1945, (Jakarta: Sekjen MPR RI, 2003), hlm. 15-17.
130 Majelis Permusyawaran Rakyat Republik Indonesia, Bahan Tayangan
Materi Sosialisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Cet.2 (Sekretariat Jendral MPR RI, 2006), hlm.1.