Page 98 - Pengantar Hukum Tata Negara
P. 98

Pengantar Hukum Tata Negara  87


              lebih rendah lagi tingkatan dan derajat perlakuan hukum terhadap
              pejabat yang duduk di dalamnya.
                  Di sisi lain, organ negara dalam arti sempit adalah apabila memiliki
              kedudukan hukum tertentu yang ditentukan oleh UUD. Organ negara

              inilah yang disebut dengan lembaga negara yang sering pula disebut
              dengan  istilah  lembaga  pemerintahan, lembaga  pemerintahan  non-
              departemen, atau  lembaga  negara  saja. Ada  yang dibentuk  oleh
              UUD, ada pula yang dibentuk dan mendapatkan kekuasaannya dari
              UU, atau  bahkan  hanya  dibentuk  berdasarkan  Keputusan  Presiden.
              Dasar  hukum  pembentukan  suatu  lembaga  dapat  menjadi salah
              satu kriteria untuk menentukan hirarki kedudukannya dalam sistem

              ketatanegaraan. Lembaga negara yang diatur dan dibentuk oleh UUD
              merupakan organ konstitusi, sedangkan yang dibentuk berdasarkan
              UU merupakan   organ  UU, sementara  yang hanya  dibentuk  karena
              keputusan  presiden  tentunya  lebih  rendah  lagi tingkatan  dan
              derajat perlakuan hukum terhadap pejabat yang duduk di dalamnya.
              sedangkan  Parlemen  yang menetapkan  undang-undang dan  warga
              negara yang memilih para wakilnya melalui pemilihan umum sama-
              sama merupakan organ negara dalam arti luas.

                  Ciri-ciri penting organ negara dalam arti sempit ini adalah bahwa
              (1) organ negara itu dipilih atau diangkat untuk menduduki jabatan
              atau fungsi tertentu; (2) fungsi itu dijalankan sebagai profesi utama
              atau bahkan secara hukum bersifat eksklusif; dan (3) karena fungsinya
              itu, ia berhak untuk mendapatkan imbalan gaji dari negara”. 138

                  Selanjutnya, lembaga  negara  yang diatur  dan  dibentuk  oleh
              UUD merupakan     organ  konstitusi, sedangkan  yang dibentuk



              138  Jimly  Asshiddiqie, Perkembangan Ketatanegaraan Pasca Perubahan
                  UUD 1945 dan Tantangan Pembaharuan Pendidikan Hukum Indonesia,
                  Makalah  disampaikan  dalam  SeminarNasional  “Perkembangan
                  Ketatanegaraan Pasca Perubahan UUD dan Lokakarya Pembaharuan
                  Kurikulum Pendidikan Tinggi Hukum Indonesia”, diselenggarakan  oleh
                  Asosiasi Pengajar HTN dan HAN, Di Jakarta, 7 September 2004, hlm. 32.
   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103