Page 101 - Pengantar Hukum Tata Negara
P. 101
90 Dian Aries Mujiburohman
kewenangan dan penyebutan nama-nama lembaga negara tersebut.
Dalam perpekstif sejarah ketatanegaraan Indonesia, istilah lembaga
negara dalam penyebutannya beragam, istilah “lembaga negara”
dikenal istilah lain seperti “badan”, “organ”, “alat-alat pelengkapan”,
“alat perlengkapan negara”. Masing-masing istilah mempuyai
pengertian yang sama, tergantung dengan kewenangan-serta fungsi
yang menganturnya, baik itu di atur dalam UUD maupun peraturan
perundang-undangan di bawah UUD.
Istilah lembaga negara dalam UUD 1945 Pra Amandemen
tidak mengenal istilah lembaga negara. UUD 1945 Pra Amandemen
mengunakan istilah lembaga negara dengan istilah badan. Misalnya
142
badan pemeriksa keuangan (BPK), badan-badan kehakiman , dan
143
dalam Penjelasan Umum UUD 1945 mengenai Sistem Pemerintahan
Negara angka 3 yang menyebutkan “Kedaulatan rakyat dipegang
oleh suatu badan yang bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat,
sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia.”
Istilah lembaga negara dalam Konstitusi RIS mengunakan istilah
alat-alat perlengkapan, dalam Konstitusi RIS menyebutkan alat-alat
perlengkapan Federal Republik Indonesia Serikat ialah;
a. Presiden;
b. Menteri-menteri;
c. Senat;
d. Dewan Perwakilan Rakyat;
e. Mahkamah Agung Indonesia;
f. Dewan Pengawas Keuangan. 144
142 Pasal 23 ayat (5) UUD 1945.
143 Pasal 24 ayat (2) UUD 1945.
144 Konstitusi RIS 1949, Bab III Perlengkapan Republik Indonesia Serikat
bagian Ketentuan Umum.
