Page 106 - Pengantar Hukum Tata Negara

Pengantar Hukum Tata Negara 95

UUD 1945 pasca amandemen, lembaga-lembaga negara
disebutkan semakin banyak serta tidak merinci secara tegas dan
jelas tentang badan/organ yang masuk dalam kategori lembaga
negara. Istilah lembaga negara dapat di telusuri di dalam UU No. 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah KonstitusiPasal 24C ayat (1) yaitu:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat inal untuk menguji undang-undang

terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan
lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang
dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan
tentang pemilihan umum”, dan dalam Pasal II aturan peralihan yang
berbunyi : “Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi
sepanjang untuk melaksanakan ketentuan undang-undang dasar dan
belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini”.

Setelah perubahan UUD 1945 dikenal beberapa istilah untuk

organ-organ penyelenggara negar y

”badan, dewan, komisi, mahkamah, majelis, serta lembaga”.
Sedangkan dalam UUD 1945 Pasca amandemen lembaga-
lembaga negara, baik yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945
maupun oleh UU, yang dimuat secara tegas nama dan kewenangannya
yaitu: (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat;(2) Dewan Perwakilan
Rakyat; (3) Dewan Perwakilan daerah; (4) Presiden; (5) Mahkamah
Agung; (6) Mahkamah Konstitusi; (7) Badan Pemeriksa Keuangan;
(8) Komisi Yudisial; (9) Komisi Pemilihan Umum; (10) Bank Sentral;

(11) Pemerintahan Daerah; (12) TNI/POLRI).

1. Majelis Permusawaratan Rakyat
MPR sebelum perubahan UUD 1945, merupakan lembaga

dengan supremasi tertinggi, MPR merupakan lembaga penjelmaan
dari seluruh rayat Indonesia seperti yang telah ditegaskan dalam
Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, menyatakan:“Kedaulatan adalah ditangan