Page 111 - Pengantar Hukum Tata Negara
P. 111

100   Dian Aries Mujiburohman


                daya  alam  dan  sumber  daya  ekonomi serta  yang berkaitan
                dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.



            4.  Presiden dan Wakil Presiden

                Wacana  kepemimpinan   negara, dikenal konsep-konsep  Raja
            (king) dan Ratu (Queen), Amir (the ruler), Ketua, Presiden (President)
            dan  Perdana  Menteri (Prime Miniter).  Bermacam-macam  konsep
            kepemimpinan tersebut digunakan sesuai dengan bahasa resmi yang
            digunakan di negara yang bersangkutan. Di negara muslim, istilah
            Raja  kadang-kadang disebut  sulthan  sesuai yang di praktekan  di
            Brunai Darussalam dan Malaysia, di negara-negara komunis seperti
            republik  rakyat  cina, dikenal istilah  ketua  untuk  menyebutkan

            kedudukan kepala negara, sedangkan Jerman, kepala Pemerintahan
            disebut Kanselir. 165
                Menurut  Webster’s  New  World Dictionary  kata  president
            (substantium) berarti bentuk derivatif dari to preside yang berarti
            memimpin   atau  tampil di depan, sedangkan  dalam  bahasa  latin

            presiden berasal dari kata presidere yang berasal dari kata prae yang
            artinya di depan dan kata sedere yang artinya duduk. 166
                Di Indonesia, Presiden  memegang kekuasaan    pemerintah
            menurut  Undang-Undang Dasar, 167  berhak  mengajukan  rancangan
            undang-undang ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),  menetapkan
                                                           168
            peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagai





            165  Jimly  Asshiddiqie,  Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Ke-
                kuasa an dalam UUD 1945, Cet. ke II (Yogyakarta: FH UII Press, 2005),
                hlm. 56.
            166  Webster’s New World Dictionary, College  Edition, (New  York:The
                World Publishing, 1962), hal.1153.
            167  Pasal 4 ayat 1 UUD 1945.
            168  Pasal 5 ayat (1) Perubahan Pertama UUD 1945.
   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116