Page 115 - Pengantar Hukum Tata Negara

104 Dian Aries Mujiburohman

legislatif, dan yudikatif tersebut dalam rekruitmen hakim konstitusi
dapat dijamin adanya keseimbangan kekuatan antar cabang-cabang
kekuasaan negara tersebut dan sekaligus pula menjamin netralitas
dan imparsialitas Mahkamah Konstitusi dalam hubungan antar
lembaga negara. Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya,
apalagi terkait dengan kewenangan mengadili perkara sengketa
lembaga negara. 190

6. Mahkamah Agung
191
Mahkamah Agung melakukan kekuasaan kehakiman,
mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-

undangan dibawah undang-undang, wewenang lain yang diberikan
oleh UU, mengajukan tiga calon hakim konstitusi untuk ditetapkan
192
sebagai hakim konstitusi oleh presiden. 193

7. Komisi Yudisial

Komisis Yudisial diatur dalam Pasal 24A dan 24B UUD 1945, yang
selanjutnya diatur dalam UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.
Pasal 24A UUD 1945 dan Pasal 13 UU No. 22 Tahun 2004 menentukan
bahwa Komisi Yudisial mempunyai wewenang mengusulkan
pengangkatan hakim agung dan menjaga serta menegakkan

kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim
Komisi Yudisial Republik (KY) adalah lembaga negara yang
dibentuk berdasarkan UUD 1945 yang berwenang mengusulkan
pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam

190 Jimly Asshiddiqie, makalah Workshop tentang Koordinasi, Konsultasi,
Evaluasi Implementasi MOU Helsinki dan UU No. 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh serta Penyelenggaraan Pemilukada Aceh 2011 yang
Aman, Tertib, dan Damai, di Jakarta, Kamis, 8 Desember, 2011.
191 Pasal 24 ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945.
192 Pasal 24A ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945.
193 Pasal 24C ayat (3) Perubahan Ketiga UUD 1945.