Page 117 - Pengantar Hukum Tata Negara

106 Dian Aries Mujiburohman

8. Badan Pemeriksa Keuangan
Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga negara yang
bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan negara yang bebas dan mandiri sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 23E UUD 1945. Mulai dari pemerintah pusat, pemerintah
daerah, lembaga negara, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara
(BUMN), Badan Layanan Umum (BLU), Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD), dan lembaga atau badan yang mengelola keuangan negara. 197

Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan
kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Kesemuanya
dilakukan dengan standar pemeriksaan keuangan negara sebagaimana
yang telah diatur dalam ketentuan.Hasil pemeriksaan BPK diserahkan
pada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya, untuk
keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan, BPK menyerahkan pula
hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, Bupati/
Walikota sesuai dengan kewenangannya untuk ditindaklanjuti. Apabila
dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK melaporkan hal

tersebut pada instansi yang berwenang. Sesuai ketentuan perundang-
undangan, laporan diajukan paling lama 1 bulan sejak diketahui ada
unsur pidana untuk dijadikan dasar penyidikan.
BPK mempunyai 9 (sembilan) orang anggota, yang

keanggotaannya diresmikan dengan Keputusan Presiden. Keputusan
Presiden diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak anggota
BPK terpilih diajukan oleh DPR. Anggota BPK memegang jabatan
selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1
(satu) kali masa jabatan. BPK memberitahukan kepada DPR dengan
tembusan kepada Presiden tentang akan berakhirnya masa jabatan
anggota BPK paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya
masa jabatan anggota tersebut.

197 Pasal 6 UU nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.