Page 121 - Pengantar Hukum Tata Negara

110 Dian Aries Mujiburohman

atas kebijakan presiden. Jika presiden hendak membubarkannya,
keberadaannya sepenuhnya tergantung kepada kebijakan presiden.
Selanjutnya, lembaga-lembaga daerah yang diatur dalam Bab VI
UUD 1945 tentang Pemerintah Daerah. Ketentuan tersebut mengatur

adanya beberapa organ jabatan yang dapat disebut lembaga daerah
sebagai lembaga negara yang terdapat di daerah. Lembaga-lembaga
daerah itu adalah: (1) Pemerintahan Daerah Provinsi; (2) Gubernur;
(3) DPRD provinsi; (4) Pemerintahan Daerah Kabupaten; (5) Bupati;
(6) DPRD Kabupaten; (7) Pemerintahan Daerah Kota; (8) Walikota;
(9) DPRD Kota.

Dari pemaparan tersebut terdapat banyak penafsiran

dalam mengid dan lembaga negar H

berimplikasi pada penentuan lembaga negara mana saja yang dapat
menjadi pihak di MK dalam perkara sengketa kewenangan antar
lembaga negara. Banyaknya penafsiran dipengaruhi oleh tidak jelas
dan tegasnya pengaturan tentang lembaga negara baik oleh UUD
1945 maupun peraturan perundang-undangan yang ada.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi
Nomor 08/PMK/2006 ditentukan bahwa yang dapat menjadi
pemohon dan termohon di dalam sengketa kewenangan lembaga
negara adalah 1) Dewan Perwakilan Rakyat; 2) Dewan Perwakilan

Daerah; 3) Majelis Permusyawaratan Rakyat; 4) Presiden; 5) Badan
Pemeriksan Keuangan; 6) Pemerintah Daerah; atau 7) Lembaga
negara lainnya yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.
Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang baru yang
sederajat dan sama tinggi kedudukannya dengan Mahkamah
Agung. Menurut ketentuan UUD 1945 pasca Perubahan Keempat

(Tahun 2002), dalam struktur kelembagaan terdapat (setidaknya)
9 (sembilan) buah organ negara yang secara langsung menerima
kewenangan langsung dari Undang-Undang Dasar. Kesembilan organ
tersebut adalah (i) Dewan Perwakilan Rakyat, (ii) Dewan Perwakilan