Page 122 - Pengantar Hukum Tata Negara

Pengantar Hukum Tata Negara 111

Daerah, (iii) Majelis Permusyawaratan Rakyat, (iv) Badan Pemeriksa
Keuangan, (v) Presiden, (vi) Wakil Presiden, (vii) Mahkamah Agung,
(viii) Mahkamah Konstitusi, dan (ix) Komisi Yudisial. Di samping
kesembilan lembaga tersebut, terdapat pula beberapa lembaga atau
institusi yang datur kewenangannya dalam UUD, yaitu (a) Tentara
Nasional Indonesia, (b) Kepolisian Negara Republik Indonesia, (c)
Pemerintah Daerah, (d) Partai Politik. Selain itu, ada pula lembaga

yang tidak disebut namanya, tetapi disebut fungsinya, namun
kewenangan dinyatakan akan diatur dengan undang-undang, yaitu:
(i) bank central yang tidak disebut namanya “Bank Indonesia”, dan
(ii) komisi pemilihan umum yang juga bukan nama karena ditulis
dengan huruf kecil. Baik Bank Indonesia maupun Komisi Pemilihan
Umum yang sekarang menyelenggarakan kegiatan pemilihan umum
merupakan lembaga-lembaga independen yang mendapatkan

kewenangannya dari Undang-Undang. 199

199 Jimly Asshiddiqie, makalah Workshop tentang Koordinasi, Konsultasi,
Evaluasi Implementasi MOU Helsinki dan UU No. 11 Tahun 2006
tentang Pemerintahan Aceh serta Penyelenggaraan Pemilukada Aceh
2011 yang Aman, Tertib, dan Damai, di Jakarta, Kamis, 8 Desember,
2011.