Page 118 - Pengantar Hukum Tata Negara
P. 118
Pengantar Hukum Tata Negara 107
Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan
pertimbangan DPD. Pertimbangan DPD disampaikan secara tertulis
yang memuat semua nama calon secara lengkap, dan diserahkan
kepada DPR Calon anggota BPK diumumkan oleh DPR kepada
publik untuk memperoleh masukan dari masyarakat.
D. Sengketa Lembaga Negara
Hubungan antar satu lembaga dengan lembaga lain diikat
oleh prinsip checks and balances, dimana diakui sederajat tetapi
saling mengendalikan satu sama lain, sebagai akibat adanya
mekanisme hubungan yang sederajat, timbul kemungkinan dalam
melaksankan kewenangan masing-masing terdapat perselisihan
dalam menafsirkan amanat UUD 1945. jika timbul persengketaan
pendapat maka tugas Mahkamah Konstitusi untuk memutusnya
karena diberikan kewenangan oleh UUD 1954.
Sengketa kewenangan antara lembaga negara legal standing
pemohon haruslah didasarkan pada adanya “kepentingan
langsung” terhadap kewenangan yang dipersengketakan. Oleh
karenanya pemohon yang mengajukan permohonan paerkara ini
harus memenuhi syarat sebagai berikut: 198 (a) pemohon adalah
lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945,
(b) mempuyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang
dipersengketakan, (c) ada hubungan kausal kerugian yang dialami
kewenagannya langsung dengan kewenangan yang dilaksanakan
oleh lembaga lain.
Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/
PMK/2006 menentukan bahwa “Sengketa adalah perselisihan
atau perbedaan pendapat yang berkaitan dengan pelaksanaan
198 Maruarar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia, (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah
Konstitusi, 2006), hlm. 195.
