Page 120 - Pengantar Hukum Tata Negara

Pengantar Hukum Tata Negara 109

segi fungsinya, lembaga tersebut ada yang bersifat utama atau
primer, dan yang bersifat sekunder atau penunjang. Sedangkan dari
segi hirarkinya, lembaga itu dapat dibedakan ke dalam tiga lapis.
Organ lapis pertama dapat disebut sebagai lembaga tinggi negara.
Organ lapis kedua disebut sebagai lembaga negara saja, sedangkan
organ lapis ketiga merupakan lembaga daerah.

Organ-organ konstitusi pada lapis pertama dapat disebut sebagai
lembaga tinggi negara, yang nama dan kewenanganya terdapat dalam
UUD, yaitu: (1) Presiden dan Wakil Presiden; (2) Dewan Perwakilan
Rakyat; (3) Dewan Perwakilan Daerah; (4) Majelis Permusyawaratan
Rakyat; (5) Mahkamah Konstitusi; (6) Mahkamah Agung ; (7) Badan

Pemeriksa Keuangan.
Organ lapis kedua dapat disebut lembaga negara saja. Ada
yang mendapatkan kewenangannya dari UUD, dan ada pula
yang mendapatkan kewenangannya dari undang-undang, misal-
nya, adalah Komisi Yudisial, Tentara Nasional Indonesia, dan
Kepolisian Negara. Sedangkan lembaga yang dibentuk dan/atau

memperoleh kewenangan dari UU antara lain; Komisi Nasional
Hak Asasi Manusia, Komisi Pemberantas Korupsi, Komisi Penyiaran
Indonesia,Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Komnas HAM,
dan sebagainya. Kedudukan kedua jenis lembaga negara tersebut
dapat disebandingkan satu sama lain. Lembaga-lembaga negara
sebagai organ konstitusi lapis kedua itu adalah: (1) Menteri Negara;
(2) Tentara Nasional lndonesia; (3) Kepolisian Negara; (4) Komisi

Yudisial; (5) Komisi pemilihan umum; (6) Bank sentral.
Kelompok ketiga adalah organ konstitusi yang termasuk
kategori lembaga negara yang sumber kewenangannya berasal
peraturan dibawah undang-undang. Misalnya, lembaga yang
dibentuk dan mendapat kewenangan melalui keputusan presiden,
Komisi Ombudsman Nasional, Komisi Hukum Nasional dan lain

sebagainya. Artinya, keberadaannya secara hukum hanya didasarkan