Page 120 - Pengantar Hukum Tata Negara
P. 120

Pengantar Hukum Tata Negara  109


              segi fungsinya, lembaga  tersebut  ada  yang bersifat  utama  atau
              primer, dan yang bersifat sekunder atau penunjang. Sedangkan dari
              segi hirarkinya, lembaga  itu  dapat  dibedakan  ke  dalam  tiga  lapis.
              Organ  lapis  pertama  dapat  disebut  sebagai lembaga  tinggi negara.
              Organ lapis kedua disebut sebagai lembaga negara saja, sedangkan
              organ lapis ketiga merupakan lembaga daerah.

                  Organ-organ konstitusi pada lapis pertama dapat disebut sebagai
              lembaga tinggi negara, yang nama dan kewenanganya terdapat dalam
              UUD, yaitu: (1) Presiden dan Wakil Presiden; (2) Dewan Perwakilan
              Rakyat; (3) Dewan Perwakilan Daerah; (4) Majelis Permusyawaratan
              Rakyat; (5) Mahkamah Konstitusi; (6) Mahkamah Agung ; (7) Badan

              Pemeriksa Keuangan.
                  Organ  lapis  kedua  dapat  disebut  lembaga  negara  saja. Ada
              yang mendapatkan    kewenangannya   dari UUD, dan    ada  pula
              yang mendapatkan   kewenangannya   dari undang-undang, misal-
              nya, adalah  Komisi Yudisial, Tentara  Nasional Indonesia, dan
              Kepolisian  Negara. Sedangkan  lembaga  yang dibentuk  dan/atau

              memperoleh   kewenangan  dari UU antara  lain; Komisi Nasional
              Hak Asasi Manusia, Komisi Pemberantas Korupsi, Komisi Penyiaran
              Indonesia,Komisi Pengawas   Persaingan  Usaha, Komnas   HAM,
              dan  sebagainya. Kedudukan  kedua  jenis  lembaga  negara  tersebut
              dapat  disebandingkan  satu  sama  lain. Lembaga-lembaga  negara
              sebagai organ konstitusi lapis kedua itu adalah: (1) Menteri Negara;
              (2) Tentara  Nasional lndonesia; (3) Kepolisian  Negara; (4) Komisi

              Yudisial; (5) Komisi pemilihan umum; (6) Bank sentral.
                  Kelompok   ketiga  adalah  organ  konstitusi yang termasuk
              kategori lembaga  negara  yang sumber  kewenangannya   berasal
              peraturan  dibawah  undang-undang. Misalnya, lembaga     yang
              dibentuk  dan  mendapat  kewenangan  melalui keputusan  presiden,
              Komisi Ombudsman    Nasional, Komisi Hukum   Nasional dan  lain

              sebagainya. Artinya, keberadaannya secara hukum hanya didasarkan
   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125